Perusahaan Terbukti Cemari Lingkungan, Abdul Wahid Desak Pemerintah Cabut Izinnya

PEKANBARU, RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Wahid mengungkapkan, pencemaran lingkungan baik yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) maupun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Provinsi Riau telah menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir ini.

“Di Riau ini yang menjadi sorotan tajan dalam beberapa tahun terakhir ini, pencemaran lingkungan terutama pencemaran yang diakibatkan oleh kebakaran lahan. Yang kedua soal limbah B3, itu yang menjadi persoalan kita hari ini,” kata Anggota DPR RI Fraksi PKB Abdul Wahid kepada awak media di Pekanbaru, Riau, Jumat 1 November 2019.

Ketua DPW PKB Riau yang kini duduk di Senayan ini akan terus konsentrasi pengawasan terhadap pencemaran lingkungan khususnya di Provinsi Riau, “Saya tetap konsentrasi terhadap kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan termasuk limbah B3,” tegasnya.

Abdul Wahid mendesak kepada Pemerintah dan penegak hukum agar menindak tegas pelaku yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan baik mencabut izin atau pun mempidanakannya.

“Bagi pihak-pihak yang terindikasi melakukan pencemaran dalam artian membakar hutan dalam membuka lahan itu kita tinjau ulang izinnya atau ada pidana lain ada dua kriteria, ada sanksi administrasi dengan pencabutan izin itu tanpa proses hukum. Pemerintah punya wewenang, begitu dia menilai ada indikasi mereka lakukan, cabut izinnya, itu boleh. Lalu ada indikasi pidana harus ditindak,” tukasnya.

Meski demikian, Abdul Wahid menyatakan, bukan berarti dirinya anti investasi, anti industri maupun pertumbuhan ekonomi di Riau. Tetapi sebagai bentuk kepeduliannya terhadap lingkungan untuk masa depan bangsa.

“Kita harus menjaga lingkungan, kita tidak anti investasi, industri dan pertumbuhan. Kita harus melihat ke depannya keberlangsungan hidup bagi masyarakat terutama lingkungan yang sehat,” katanya.