Presiden Minta Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Dipercepat

| Senin, 27/07/2020 20:43 WIB
Presiden Minta Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Dipercepat Presiden Jokowi (foto; Facebook Presiden Joko Widodo)

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan pada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan COVID-19 yang disampaikan dalam Rapat Terbatas (Ratas) melalui konferensi video, Senin, 27 Juli 2020.

Pada kesempatan itu, Jokowi menyampaikan beberapa hal diantaranya:

Pertama, Komite ini dibentuk untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi agar seimbang antara gas dan remnya.

“Penanganan kesehatan menjadi prioritas, tidak boleh mengendur sedikit pun. Jadi aura krisis kesehatan ini harus terus digaungkan sampai nanti vaksin tersedia dan bisa digunakan secara efektif,” ujar Jokowi saat memimpin Ratas dari Istana Merdeka, Jakarta.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa tidak ada pembubaran Satgas COVID-19, baik di pusat maupun di daerah. Ia meminta semuanya tetap bekerja keras dan komite ini mengintegrasikan antara kebijakan ekonomi dan kebijakan kesehatan.

Kedua, di bidang kesehatan, Presiden minta diingatkan sekali lagi untuk memberikan perhatian, memberikan prioritas penanganan di delapan provinsi, yakni: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.

“Karena delapan provinsi ini berkontribusi 74% kasus positif yang ada di Indonesia. Targetnya saya kira sudah jelas,” tuturnya.

Jokowi mengingatkan agar Satgas COVID-19 kerja keras untuk menurunkan angka kematian serendah-rendahnya, meningkatkan angka kesembuhan setinggi-tingginya, dan juga kendalikan laju pertumbuhan kasus-kasus positif baru secepat-cepatnya. “3T; testing, tracing, dan treatment betul-betul harus dilakukan secara masif dan lebih agresif,” tegas Presiden.

Ketiga, mengenai penyerapan stimulus penanganan COVID-19, Jokowi menyampaikan bahwa hal ini masih belum optimal dan kecepatannya masih kurang. “Data terakhir yang saya terima tanggal 22 Juli. Dari total stimulus penanganan Covid, yaitu sebesar Rp695 triliun yang terealisasi baru Rp136 triliun. Artinya baru 19%. Sekali lagi, baru 19%,” paparnya.

Data yang lain, lanjut Jokowi, di perlindungan sosial 38%, UMKM 25% yang termasuk penempatan dana di HIMBARA Rp30 triliun, sektor kesehatan baru terealisasi 7%, serta dukungan untuk sektoral dan pemerintah daerah juga baru terserap 6,5%, lalu insentif Usaha 13%. “Inilah yang harus segera diatasi oleh Komite dengan melakukan langkah-langkah terobosan, bekerja lebih cepat. Sehingga masalah yang tadi saya sampaikan, serapan anggaran yang belum optimal tadi betul-betul bisa diselesaikan,” tegasnya.

Jokowi juga menyampaikan informasi bahwa kasus global sudah mencapai 15,8 juta dengan angka kematian 640 ribu. Untuk itu, ia meminta agar masyarakat berhati-hati dan Komite fokus bekerja keras menangani COVID-19.

“Di Amerika Serikat sendiri sudah mencapai 4,2 juta, di Brazil 2,3 juta, di India 1,4 juta. Oleh sebab itu hati-hati, hati-hati betul. Jangan sampai aura krisis itu sudah hilang, semangat menangani krisis ini hilang atau turun," tandasnya.

Tags : Jokowi , COVID-19 , Ekonomi Nasional