Pemulihan Ekonomi Hijau di Indonesia Belum diprioritaskan

JAKARTA, RADARBANGSA.COM – Pengamat menilai jika Program Pemulihan Ekonomi Hijau di Indonesia belum diprioritaskan. Meskipun pemerintah telah menggelontorkan anggaran PEN hingga ratusan triliyunan, sektor penghijauan tetap tidak mendapat perhitungan.

Greenpeace menilai di dalam program PEN belum terdapat kebijakan konkret yang berpihak pada pembangunan yang lebih hijau atau pada sektor-sektor penyumbang emisi gas rumah kaca yang sangat besar.

“Indonesia sebagai negara yang memiliki kebijakan perubahan iklim yang buruk masih mendasarkan pemulihannya pada sektor-sektor existing yang tidak berkelanjutan dan menghasilkan emisi yang tinggi,” ungkap Greenpeace, Junat 18 September 2020.

Ia menuturkan jika Indeks stimulus hijau di Indonesia termasuk yang terburuk setelah China, di mana stimulus yang memiliki kontribusi negatif terhadap lingkungan lebih tinggi dibandingkan yang positif.

Sementara itu negara di Asia Tenggara yang memimpin ekonomi untuk penghijauan hanya Malaysia dan Singapura.  Singapura tercatat mengalokasikan 10,8% dari pengeluarannya untuk program yang bersifat hijau, dan Malaysia tercatat telah mengalokasikan sebesar 4,4%.

“Pemerintah perlu segera membuka ruang terhadap kebijakan yang tidak hanya pro terhadap pertumbuhan, namun juga mengedepankan aspek kelestarian,” tegasnya.  

Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah adalah pengalokasian anggaran yang hanya menambah emisi karbon perlu untuk direlokasi. Sebaliknya, belanja negara bagi sektor yang rendah karbon agar dialokasikan dengan maksimal

 Lebih luas lagi, porsi stimulus hijau dalam alokasi pemulihan ekonomi 2021 perlu menjadi salah satu prioritas utama.

Sementara itu Investasi pada pembangkit listrik yang ramah lingkungan perlu untuk terus didorong dan belanja negara untuk pembangunan infrastruktur pembangkit listrik terbarukan harus ditingkatkan untuk menggantikan pembangkit listrik dengan bahan baku utama batu bara.