Menkeu: Kontribusi Sektor Kehutanan ke PDB Sangat Kecil

RADARBANGSA.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Mulyani Indrawati menilai jika kontribusi sektor kehutanan belum optimal terbadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Saat ini kontribusi PDB sektor kehutanan dan penebangan kayu hanya berkisar di Rp91 triliun hingga Rp112 triliun.

“Itu masih sangat kecil. Kalau quantity terhadap PDB share memang kecil, kurang dari 1 persen, hanya sekitar 0,6 persen hingga 0,7 persen,” kata Menkeu dalam keterangannya, Rabu 29 Juni 2022.

Lebih lanjut dia mencatat bahwa pertumbuhan di sektor kehutanan juga masih kecil, sekitar 5-6 persen setiap tahunnya. Menkeu menilai bahwa porsi kontribusi sektor kehutanan masih sangat kurang jika dilihat status Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan tropik yang luas.

“Nah, ini yang mungkin perlu kita semuanya mulai memikirkan. Apakah ini persoalan policy, masalah regulasi, masalah institusi, atau masalah tata kelola,” ujar Menkeu.

Sektor kehutanan juga memberikan kontribusi terhadap APBN melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2021, PNBP dari sektor kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sekitar Rp5,6 triliun. Menkeu juga melihat bahwa porsi ini masih perlu untuk ditingkatkan.

“Kalau kita bandingkan dengan total penerimaan negara kita sekarang sudah mencapai Rp1.500 triliun, dan PNBP kita itu sudah mencapai hampir sekitar Rp350 triliun. Sementara, kalau kehutanan masih Rp5 triliun. It does not sound right, betul kan? Kita semuanya harus punya sense seperti ini supaya kita memahami apa value-nya dan bagaimana kita mengelola,” tegas Menkeu.

Dilihat dari jenisnya, PNBP sektor kehutanan masih didominasi oleh PNBP Sumber Daya Alam (SDA) dengan basis utama kayu dan bukan kayu. Namun, Menkeu juga mengungkapkan masih ada beberapa tantangan pada pengelolaan PNBP SDA Kehutanan.

“Tantangan dari PNBP Sumber Daya Alam Kehutanan adalah pertama, dominasi dari PNBP sisi kehutanan dan basis kayunya masih sangat tinggi, dan pengawasan jelas perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan,” lanjut Menkeu.

Selain itu, tantangan pengelolaan PNBP SDA Kehutanan lainnya adalah diperlukan upaya berkelanjutan untuk penegakan hukum dan optimalisasi dari aset negara, termasuk aset yang dinilai masih idle.