Prospek Cerah Industri Alas Kaki Nasional

RADARBANGSA.COM-Industri alas kaki nasional masih memiliki peluang besar di tahun 2023 ini. 

Peluang ini dapat dilihat dari data penjualan tahunan serta rangkaian kebijakan yang mendukung perluasan industri alas kaki.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), di triwulan III-2022 penjualan domestik produk alas kaki mencapai Rp5,07 triliun. Untuk ekspor tercatat sebesar USD5,949 miliar atau naik dibanding kuartal III-2021 sebesar USD4,388 miliar. 

Selama periode Januari-September 2022, volume ekspor industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki mencapai 337,48 ribu ton, naik 34,28% dibandingkan Januari-September 2021 (yoy), dengan neraca perdagangan industri alas kaki surplus sebesar USD5,191 miliar.

Direktur Jenderal IKMA Kemenperin, Reni Yanita menjelaskan bonusnya Industri ini menjadi sektor padat karya, dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 159.400 orang dari total industri kecil dan mikro di seluruh wilayah IKM alas kaki di Indonesia. 

Untuk memperkuat kinerja di sektor industri alas kaki, pihaknya melalui Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI)  melakukan kolaborasi dengan mitra bisnis IKM alas kaki. 

Selain program kemitraan, BPIPI juga mendorong pengembangan teknologi serta program akses pasar promosi berorientasi ekspor.

“Tahun lalu, melalui kemitraan BPIPI-APLF ASEAN digelar pameran industri yang mendatangkan para pelaku industri alas kaki dari hulu ke hilir, sebagai upaya memperkuat rantai pasok,” ungkapnya.

Para IKM alas kaki untuk lebih peduli terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual, memperhatikan nilai kemasan produk, dan memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI untuk produk sepatu pengaman dari kulit.

Terkait kebijakan nonfiskal lainnnya, Kemenperin memberikan stimulus bagi IKM beroerientasi ekspor dengan kemudahan impor bahan-bahan tertentu untuk produk tujuan ekspor. Fasilitasi ini termasuk dengan mempermudah pengurusan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Neraca Komoditas bagi IKM.

“Prioritas integrasi perizinan mulai dari pengurusan NIB, termasuk Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang dipermudah dan dipercepat khususnya perijinan yang sifatnya lintas sektoral melalui pendampingan industri,” tutur Reni.