Pemerintah Ingin Maksimalkan Bursa CPO

RADARBANGSA.COM - Pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan implementasi Bursa Crude Palm Oil (CPO) Indonesia. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor CPO pada Oktober 2023 mencapai USD 1,89 miliar. Angka tersebut meningkat 2,59 persen dibandingkan pada September 2023 yang hanya sebesar USD 1,84 miliar.

Wakil Presiden Bidang Penelitian dan Pengembangan BKDI Isa Abiyasa Djohari menjelaskan pembentukan Bursa CPO Indonesia pada Oktober 2023 merupakan wujud konkrit dari Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan CPO di Bursa Berjangka. 

"Tujuan pendirian Bursa CPO Indonesia adalah untuk membentuk harga acuan CPO yang transparan, adil, akuntabel serta real time dengan melibatkan banyak penjual dan pembeli," tutur Isa dalam keterangan resminya, Kamis 14 Desember 2023.

Harga acuan CPO ke depan diharapkan dapat mendorong perbaikan harga tandan buah segar (TBS) yang ditetapkan Kementerian Pertanian. 

Isa mengungkapkan, untuk dapat melakukan transaksi di Bursa CPO, pelaku usaha harus terlebih dahulu mendaftar sebagai anggota bursa dan bursa akan melakukan proses Know Your Customer (KYC). 

“Pembentukan harga acuan CPO akan lebih cepat dan mudah jika banyak pemain yang masuk sehingga transaksi di bursa akan lebih likuid. Hampir tidak ada efek negatif dari transaksi di bursa apabila pembeli dan penjual memahami mekanisme transaksi dengan baik,” tutur Isa.

Secara terpisah, Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita menerangkan, Bappebti telah mengadakan berbagai kegiatan dialog dan edukasi terkait implementasi Bursa CPO dalam kurun waktu dua bulan terakhir. 

Kegiatan dialog dan edukasi tersebut berkolaborasi dengan KADIN dan BKDI, termasuk pada 14 Desember mendatang di Jakarta. Hal tersebut selaras dengan arahan Menteri Perdagangan untuk melakukan literasi dan edukasi yang masif terkait implementasi Bursa CPO Indonesia.