Sri Mulyani Minta Masyarakat Harus Tahu Dari Mana Sumber Uang Bansos

RADARBANGSA.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kepada masyarakat khususnya yang menerima bantuan sosial (bansos) untuk mengetahui sumber uang bantuan tersebut. Hal ini guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bagi pemerintah dalam mengeksekusi belanja, yang uangnya dikumpulkan dari pajak masyarakat.
"Mereka yang mampu akan membayar pajak dan tentu mereka mau tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," kata Sri Mulyani dikutip dari detik.com, Jumat, 2 Februari 2024.
Menkeu mengingatkan bahwa Indonesia dibangun dengan semangat dan perjuangan gotong royong, sehingga rasa gotong royong ini harus dipupuk, salah satunya dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
"Ini untuk menciptakan suatu iklim akuntabilitas dan juga ownership atau rasa memiliki terhadap negara ini dari seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Sri Mulyani menepis stigma bahwa kehadiran negara di tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Padahal uang yang dikelola negara didapat dari penerimaan pajak, bea dan cukai, serta dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Hasil dari penerimaan negara tersebut dibelanjakan melalui kementerian/lembaga, serta melalui transfer ke daerah dan dana desa. Hal tersebut menggambarkan bagaimana negara hadir di tengah masyarakat.
"Karena masyarakat kita sering merasakan negara hadir, itu menjadi dianggapnya retorika. Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara," tuturnya.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
-
Manchester United Lolos Dramatis ke Semifinal Liga Europa, Amorim Kenang Memori 1999
-
Kebungkaman Khofifah Terkait Kasus Kredit Fiktif Bank Jatim Dipertanyakan DPRD
-
Komisi III Minta Hakim Penerima Suap Dijatuhi Hukuman Berat
-
Ketua Komisi VIII: 100% Lebih Calon Jemaah Haji 2025 Lunas
-
KPU RI Sebut 8 Daerah Siap Gelar PSU pada 19 April 2025