TNI Polri Berpolitik, Lukman Edy: Bangkitkan Batang Terendam

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Usulan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang ingin mengangkat Perwira TNI Polri menjadi Kepala Daerah mengundang kprihatinan banyak pihak, salah satunya dari Calon Gubernur Riau Zaman Now, Lukman Edy.

Dalam sebuah acara yang dihelat stasiun TV nasional bertajuk ILC Dwi Fungsi Jenderal, Selasa 30 Januari 2018 malam, Lukman mengibaratkan usulan Mendagri tersebut seolah membangkitkan batang yang sudah terendam.

“ILC tersohor karena Bang Karni, selalu diikuti pemirsa sampai larut malam, melibatkan TNI dan Polri dalam demokrasi, seperti membangkitkan batang yang sudah terendam,” kata Lukman.

Lukman menjelaskan, ketika konsolidasi demokrasi di Indonesia selama ini telah dibangun dan sukses secara procedural maupun substansial, maka keterlibatan Polri dan TNI dalam politik aktif seolah memupusnya.

“Kita perlu mengingat kembali soal filosofi dwi fungsi ABRI dihapus, paling tidak reformasi telah mencabut fungsi politiknya, hanya fokus pada keamanan dan ketertiban. Intinya reformasi demokrasi adalah bagian dari penguatan supremasi sipil,” terangnya.

Sementara posisi UU Pemilu, kata Lukman, berhubungan erat dengan UU ASN, POLRI dan juga TNI. Ketika dalam UU TNI dan UU Polri menyebut setiap Perwira aktif dilarang berpolitik, seharusnya pemerintah juga mengamininya.

“Beda dengan ASN, ASN boleh berpolitik, tapi tidak boleh masuk Parpol. Jadi jika Perwira TNI dan Polri ikut berpolitik bagai membangkitkan batang terendam,” jelas pria yang akrab disapa LE ini.

Oleh karena itu, LE ingin TNI maupun Polri kembali pada khittahnya sesuai dengan amanat UU, yaitu netral pada setiap gelaran Pilkada maupun Pemilu.

“Karena jika hal itu (TNI Polri berpolitik) tetap dilakukan maka ini bukan prestasi, tapi justru kemunduran bagi demokrasi kita,” pungkas politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.