Soal Rangkap Jabatan, Kiai Ma`ruf: Saya Konsisten Ikuti Aturan Organisasi

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - KH Ma`ruf Amin saat ini menjabat sebagai Rais `Aam PBNU. Setelah dipilih oleh Joko Widodo mendampinginya sebagai calon wakil Presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang, posisi Kiai Ma`ruf pun menjadi persoalan karena rangkap jabatan.

Terkait soal rangkap jabatan tersebut, Kiai Ma`ruf menyatakan bahwa dirinya akan konsisten untuk mengikuti aturan organisasi. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua PBNU Robikin Emhas usai mendampingi Ketua Umum PBNu KH Said Aqil Siradj membahas masalah tersebut bersama Kiai Ma`ruf d gedung PBNu, Selasa, 14 Agustus 2018. 

"Saya konsisten mengikuti aturan Organisasi," bunyi pernyataan Kiai Ma`ruf sebagaimana disampaikan Robikin Emhas.

Selain itu, Robikin juga menjelaskan bahwa PBNU juga telah mengirimkan utusan untuk menemui sejumlah ulama berpengaruh dan para Kiai sepuh di lingkungan NU guna menjelaskan posisi NU terkait dengan situasi politik saat ini. Selanjutnya, rapat gabungan Mustasyar, Syuriah dan Tanfidziyah untuk membahas masalah tersebut akan digelar setelah Kiai Ma`ruf kembali usai menunaikan ibadah Haji.

Diketahui, masalah ini diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dihasilkan dari Muktamar ke-33 Jombang tahun 2015 pada Pasal 51 ayat 6, BAB XVI Rangkap Jabatan tentang pelarangan rangkap jabatan.

Selanjutnya dalam Bab XV tentang Pengisian Jabatan Antar Waktu pasal 48 tertulis; "Apabila Rais `Aam berhalangan tetap, maka wakil Rais `Aam menjadi pejabat Rais `Aam"

Aturan lebih rinci juga terdapat dalam hasil-hasil Munas Alim Ulama Konbes NU 2017 di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 23-27 November 2017 M pada pasal 8, 9, dan 10, BAB IV tentang Perangkapan Jabatan Pengurus di Lingkungan Nahdlatul Ulama dengan Jabatan Politik (Jabatan Publik).