PUPR Selaraskan Pembangunan Infrastruktur dengan KKP Demi Nelayan

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan melalui sejumlah pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Pada tahun 2020, dukungan infrastruktur dilakukan Kementerian PUPR antara lain Bidang Sumber Daya Air (SDA) melalui peningkatan jaringan irigasi tambak garam dan perikanan, Bidang Permukiman melalui peningkatan kualitas kawasan permukiman nelayan, dan Bidang Perumahan melalui pembangunan Rumah Khusus (Rusus) dan perbaikan Rumah Swadaya untuk nelayan.

"Sesuai dengan Perintah Bapak Presiden Joko Widodo bahwa Pembangunan Infrastruktur akan terus dilanjutkan dengan memastikan konektivitas antar kawasan seperti: kawasan industri rakyat, industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan pariwisata, dan Kawasan pertumbuhan lain termasuk kawasan perikanan dan permukiman nelayan seperti di Pansela, Pantura, dan Pantai Timur Sumatera," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (Rakornas KKP) di Jakarta, Rabu 4 Desember 2019.

Selain Menteri Basuki, hadir pula pada acara tersebut Menteri KKP Edi Prabowo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Untuk meningkatkan produktifitas garam dan perikanan, Kementerian PUPR tahun 2020 akan membangun jaringan irigasi tambak sepanjang 197 Km dengan cakupan seluas 5.569 Ha dan rehabilitasi jaringan tambak sepanjang 109 Km dengan cakupan seluas 4.563 Ha yang tersebar di 10 Provinsi di Indonesia.

"Program pembangunan irigasi tambak garam dan irigasi perikanan ini harus kita sinkronkan dengan program di KKP sehingga Kementerian PUPR tahu di mana saja sentra-sentra produksi tambak garam dan perikanan prioritas untuk dikembangkan," ujar Menteri Basuki.

Untuk meningkatan kualitas permukiman nelayan Kementerian PUPR membangun penyediaan air bersih dan sanitasi serta penataan lingkungan (termasuk pembangunan jalan produksi). Pembangunan tersebut tersebar di 3 Provinsi yakni di Kawasan Senggarang Kampung Bugis, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Kawasan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur; Karang Rejo dan Jalan Lingkungan Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

“Termasuk pengerukan muara-muara sungai, terutama di Pantai Utara Jawa karena pasti menjadi hambatan bagi nelayan untuk menambatkan kapalnya. Contohnya di Muara Sungai Juana dan Muara Sungai Losari,“ ujar Basuki.

Untuk meningkatkan taraf hidup nelayan akan dibangun rumah khusus nelayan sebanyak 350 unit yang tersebar di 9 provinsi yang terdiri dari Sumatera Utara (30 unit), Riau (30 unit), Kalimantan Barat (30 unit), Sulawesi Selatan (30 unit), Sulawesi Tengah (60 unit), Sulawesi Utara (30 unit), Maluku Utara (60 Unit), Papua (40 unit), dan Papua Barat (40 unit). Menteri Basuki mengatakan pembangunan rumah khusus bertujuan agar para nelayan memiliki rumah layak huni dan mengatasi kawasan kumuh di pesisir.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga menyampaikan akan mensinkronkan program-program di Kementerian PUPR dengan usulan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa terkait rencana pembangunan internasional fish market di Indonesia.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan sebagai negara maritim, Indonesia perlu memiliki pasar ikan bertaraf internasional atau internasional fish market. Adanya pasar ikan tingkat internasional akan menjadi sumber devisa bagi Indonesia dan meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di sektor perikanan.

Terdapat tiga lokasi yang diusulkan Bappenas sebagai internasional fish market yakni Likupang di Sulawesi Utara, wilayah Tual dan Saumlaki di Maluku serta Bagansiapi-api di Riau.

“Dari hasil penelitian, Likupang merupakan daerah paling siap untuk pembangunan Internasional Fish Market karena sudah ada pasokan ikan yang mencukupi, sentra budidaya ikan, industri pengelolaannya tersedia,” tutur Suharso.