Atasi Sampah, Syaikhul Islam Ubah Skema Reses Jadi Pelatihan Pengolahan Limbah

SIDOARJO, RADARBANGSA.COM - Persoalan sampah masih menjadi momok bagi dunia internasional, tak terkecuali Indonesia. Berdasarkan laporan Bank Dunia pada September 2018, limbah global dapat tumbuh sebesar 70 persen pada 2050 karena urbanisasi dan populasi meningkat.

Hal ini yang mendasari Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaikhul Islam Ali mengubah skema reses menjadi Pelatihan Pengembangan Bumdes Berbasis Pengolahan Limbah Plastik bagi 15 Bumdes di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Minggu, 22 Desember 2019

“Ini adalah new model reses. Saya bermaksud reses meninggalkan sesuatu yang lebih bernilai melalui pendidikan atau workshop. Jadi kalau reses selama ini hanya menyerap aspirasi, saya akan melakukan reses berupa pendidikan workshop dan pelatihan kepada pemilih,” kata Syaikhul.

Menurut dia, persoalan sampah adalah persoalan seluruh lapisan bangsa. Dia menyebut hanya 5-12 Persen dari total sampah di Indonesia yang didaur ulang. Sebagian besarnya menjadi tumpukan sampah yang menggunung di tempat pengolahan akhir (TPA).

“Karena itu PKB peduli dengan kondisi ini dan mengajak masyrakat melakukan sesuatu melalui pelatihan,” ungkap dia.

Sementara aktivis lingkungan, Billy Ariez yang hadir menjadi salah satu pemateri pada kesempatan itu menyampaikan bahwa saat ini setelah Tiongkok menutup pintu terhadap sampah plastik impor, Asia Tenggara menjadi daerah tujuan baru ekspor sampah plastik untuk negara maju.

Billy memaparkan pada tahun 2018, volume sampah plastik yang dikirim ke Indonesia meningkat dua kali lipat menjadi 320.000 ton dibandingkan tahun 2017. Menurut data UN Comtrade, lima negara besar top eksporter sampah plastik ke Indonesia pada tahun 2018 adalah Australia, Jerman, Marshall Islands, Belanda, dan AS.

"Di Indonesia setiap tahun menghasilkan timbulan sampah 9 juta ton sampah plastik atau sekitar 15 persen dari timbulan sampah nasional,” papar dia.

Billy juga menjelaskan laporan Bank Dunia yang mencatat bahwa secara virtual tidak ada upaya penegakan hukum dalam pengelolaan sampah di Indonesia dan daur-ulang secara umum dilakukan oleh sektor informal (15 persen dari total sampah). Sementara itu sistem daur ulang formal hanya menyerap 5 persen dari total timbulan sampah.

“Selama periode April-September 2019, KLHK telah memeriksa total 882 kontainer berisi skrip plastik dan skarp kertas. Dari 882 kontainer itu, sebanyak 428 kontainer ditemukan skarp plastik tercampur sampah atau limba B3 sehingga harus direekspor,” imbuh dia.

Billy menambahkan, sembilan perusahaan produksi dan daur ulang kertas di Jawa Timur menggunakan 4 juta ton kertas skrap per tahun sebagai bahan baku untuk membuat lembaran kertas baru untuk majalah, dan surat kabar. Sekitar 63 persen dari kertas skrap yang digunakan berasal dari sumber lokal dan sekitar 37 persen diimpor (1,5 juta ton).

Sebelumnya, bahan baku kertas yang diimpor mengandung 2 persen - 10 persen plastik skrap. Namun demikian, tiga tahun terakhir, porsi skrap plastik dalam bal kertas yang diimpor meningkat tajam sampai 60 persen - 70 persen, menunjukkan bahwa skrap kertas banyak digunakan sebagai pintu masuk untuk membuang sampah plastik.

“Saatnya kita optimalkan bumdes untuk mengelola sampah sekaligus menggerakkan circular economic,” tukas dia.