Catatan FPKB Jateng, Anggaran Rp1,4 Triliun Harus Tepat Sasaran

SEMARANG, RADARBANGSA.COM - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jawa Tengah memberikan sejumlah catatan atas anggaran Rp1,4 triliun yang dibutuhkan provinsi dalam menangani covid-19.

“Kita mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Gubernur meskipun sampai saat ini program dari alokasi Rp1,4 triliun masih dalam tahap persiapan,” kata ketua Fraksi PKB DPRD Jateng, Syarif Abdillah kepada awak media, Minggu 12 April 2020.

Mumpung masih awal, lanjut Syarif Abdillah, FPKB akan memberikan catatan-catatan penting mengenai anggaran tersebut sehingga anggaran itu tepat sasaran,“Anggaran ini harus tepat sasaran, tepat manfaat dan ada rasa keadilan bagi semua masyarakat,” ungkapnya.

Dari data yang diterima, ungkap Syarif, dalam anggaran tersebut ada bantuan untuk Panti Asuhan berupa paket berisi disinfektan dan sabun dengan totalnya Rp15 miliar.

“Kita memahami dalam upaya pencegahan dan pola hidup bersih tapi kalau sampai saat ini program ini belum dieksekusi dan Insya Allah kita optimis Virus ini akan cepat berlalu tentu sabun dan disinfektan ini menjadi sia-sia. Hari ini, saya kira Rakya lebih membutuhkan seperti sembako atau beras untuk hidup sehari-hari,” katanya.

lalu, lanjut Syarif, ada program yang orientasinya pelatihan bagi para pemuda dan kelompok usaha kecil menengah, “Hari gini kok ngomong pelatihan. Saya kita yang dibutuhkan UKM dan UMKM serta pedagan kecil adalah modal dan perlindungan usaha,” jelasnya.

“Ada juga untuk pariwisata, katanya untuk membantu pedagang cinderamata di objek wisata, jangan mengada-ada lah,” tandasnya.

Termasuk pendataan, Pemprov harus seobjecktif mungkin dan harus memenuhi rasa keadilan. Data juga harus terverifikasi dengan baik.

Menurut Syarif, anggaran yang akan dikeluarkan harus akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan tentu sesuai aturan. Jangan sampai terjadi duplikasi anggaran dan betul-betul dibelanjakan sesuai kebutuhan rakyat,“Contoh yang menjurus indikasi duplikat anggaran. Ada alokasi anggaran untuk lumbung desa padaham desa juga sudah dapat dari APBN,” katanya.

Untuk itu, Syarif menegaskan bahwa FPKB sendiri akan menginisiasi Pembentukan Tim Pengawas Pelaksanaan Program Penanggulangan Corona sebesar Rp1,4 triliun ini. “Apalagi informasinya angka ini juga akan bertambah. Artinya anggaran sebesar itu jangan sampai sia-sia, mubazir, tidak tepat manfaat dan tidak tepat sasaran. Bahkan Forkompimda seperti Kejaksaan saya kita harus kita ajak bicara,” tutupnya,