Idham Arsyad: Desa Jadi Ujung Tombak dalam Pertahanan Melawan Covid-19

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Dunia sedang dilanda pandemic Covid-19 yang hingga saat ini masih berjalan dan belum tahu sampai kapan akan berakhir. Data terbaru dari Gugus Tugas untuk pasien terdampak positif Covid-19 mencapai 5136 (15/4/2020)  naik 297 jiwa dari 4839 (14/4/2020).

Tentunya hal ini menjadi perhatian penuh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bahkan desa menjadi salah satu wilayah yang dianggap terdampak paling parah, ketika pemudik dari kota besar pulang ke kampung halamannya.

“Selain bencana kemanusiaan dan ancaman kesehatan tentunya hal ini mengakibatkan dampak sosial dan ekonomi. Secara global terutama bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal,” kata Ketua Umum DPN Gerbang Tani, Idham Arsyad di Jakarta, Rabu 15 April 2020.

Menurut Idham, Desa menjadi ujung tombak dalam pertahanan melawan Covid-19. Desa akan menerima gelombang pemudik ketika sektor pekerjaan non formal di kota berhenti. Setidaknya sekarang sudah dilakukan PSBB di sebagian kota besar di mana wilayah tersebut banyak orang dari desa berdatangan mencari penghidupan ekonomi. Kondisi ini akan berbalik dengan bencana kemanusiaan Covid-19.

“Desa akan menjadi tumpuan banyak orang termasuk dalam hal ekonomi. Gelombang massive pemudik yang berasal dari Jakarta menuju ke daerah di saat wabah pandemik covid-19 diprediksi akan meluas penyebaranya sampai ke desa pemudik. Lebih dari lima ratus ribu jiwa diprediksikan akan mudik dan puncaknya menjelang Bulan Puasa Ramadhan. Tentunya hal ini menjadi permasalahan sendiri untuk desa,” ungkapnya.

Idham menuturkan bahwa terobosan inovatif kebijakan langsung ditempuh oleh Abdul Halim Iskandar sebagai Menteri Desa dan PDTT. Melalui Surat Edaran Menteri Desa dan PDTT Nomor 8 Tahun 2020 mengintruksikan kepada desa untuk bergerak dalam nuansa desa tanggap covid-19 dan desa tahan covid-19. Desa tanggap covid-19 sesuai dengan arahan SE Mendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 adalah:

1. Membentuk struktur dan posko “Pertama, relawan desa lawan Covid-19 harus membentuk struktur sesuai Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020.
2. Informasikan masyarakat terkait Covid-19 "Relawan selanjutnya memberi edukasi kepada masyarakat tentang Covid-19, mulai gejala, cara penularan, dan pencegahan sesuai protokol kesehatan dan standar WHO.
3. Lakukan pendataan Relawan juga harus sigap dan teliti mendata warga yang rentan sakit, seperti berusia di atas 60 tahun, balita, dan mereka dengan penyakit kronis.
4. Siapkan alat deteksi dini. Relawan pun menyiapkan alat deteksi dini, seperti formulir wawancara untuk warga guna mengetahui potensi dan kerentanan mereka, sehingga bisa menjadi acuan relawan untuk bertindak
5. Siapkan info nomor telepon Relawan selanjutnya bertugas untuk menyediakan informasi nomor telepon, mulai dari rumah sakit rujukan, hingga ambulan.

Dalam faktanya beberapa desa sudah memulai untuk melakukan desa tanggap covid-19 dan juga desa tahan covid-19. Desa melakukan pemberian jaminan sosial kepada warga desanya dengan menggunakan Dana Desa untuk ketahanan pangan masyarakat desa. Persiapan keberlanjutan ketahanan pangan melalui lumbung padi kolektif di tingkat RT sudah dilakukan di beberapa desa.

Melihat kemungkinan-kemungkinan terhadap ancaman dari pandemic Covid-19 yang berimbas pada sistem ketahan desa, lanjut Idham Arsyad, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengeluarkan kebijakan Permendag Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Padi.

“Tujuan Permendag ini adalah untuk menyerap peyerapan gabah dan bulog di tingkat petani. HPP Gabah satu kilogram di tingkat petani menurut Permendag 24/2020 adalah Rp. 4.200/kg. Namun ini dirasa tidak cukup mengingat kondisi pangan di level desa menjadi insecure. Hal ini dikarenakan adanya penambahan bakal calon pengangguran yang ada di desa berasal dari kota,” ungkapnya.

Melalui webinar Kesiapsiagaan Desa dalam Menanggulangi Covid-19 yang digelar oleh Radesa Institute, DPP Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB),Idham Arsyad menjelaskan bahwa salah satu ujung tombak ketahanan pangan di bangsa ini setelah pandemic Covid-19 adalah desa.

“Saat  ini belum terlihat keberpihakan pemerintah dalam upaya peningkatan daya jual petani padi di desa. Pemerintah seharusnya menerapkan HPP jauh di atas Rp. 4.200/kg mengingat kendala operasional dalam pertanian padi cukup besar,” jelasnya.

“Hal ini tidak cukup efektif ketika yang diatur hanya harga dasar HPP saja. Kita tahu bahwa kegagalan kesejahteraan petani di desa adalah adanya rantai perdagangan yang menekan dan memberatkan petani. Tengkulak bermain seolah-olah sudah seperti kartel yang dilegalkan oleh negara. Harapannya kedepan penyerapan dan peningkatan nilai jual petani padi bisa dikelola oleh desa. Desa bertanggungjawab dan wajib dalam mensejahterakan petani diwilayahnya,” ungkapnya.