Lapas Tangerang Kebakaran, Legislator PKB Minta Usut Tuntas dan Bantu Korban

RADARBANGSA.COM – Anggota Komisi III DPR RI, Rano Alfath mengaku prihatin atas kebakaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang yang menyebabkan 41 warga binaan meninggal dunia, Rabu 8 September 2021 dini hari.

“Kami sangat prihatin terjadinya kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang yang menyebabkan 41 korban tewas dan puluhan lainnya luka-luka,” kata Rano Alfath.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, kebakaran yang terjadi di Lapas tersebut menjadi indikator untuk memperbaiki manajemen Lapas, “Ini menjadi indikator jika harus ada perbaikan serius terhadap manajemen Lapas di tanah air,” ujarnya.

Dilansir jpnn, Rano meminta kepada Dirjen Lapas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk fokus menangani korban baik yang meninggal dunia  maupun korban luka-luka.

“Seiring proses investigasi yang dilakukan pihak kepolisian, Dirjen Lapas dan jajarannya harus fokus menangani para korban. Secepatnya mereka diidentifikasi dan serahkan kepada keluarga bagi yang meninggal. Yang luka-luka segera pastikan mendapatkan pengobatan. Jangan sampai status warga binaan membuat mereka terdiskriminasi dalam mengakses layanan kesehatan,” kata Rano Alfath.

Legislator asal Dapil Banten III yang meliputi Tangerang Raya itu menuturkan, seharusnya di Lapas juga ada antisipasi terhadap bencana alam maupun non alam sehingga ada pencegahan, “Seharusnya ada prosedur tetap (Protap) bagi warga binaan jika tempat tahanan mereka terbakar,” tuturnya.

“Banyaknya korban meninggal karena terkunci dalam ruang tahanan saat kebakaran menunjukkan tidak ada protap jelas bagaimana evakuasi warga binaan harusnya dilakukan. Situasi ini kian menambah deretan panjang bukti jika Lapas di tanah air memang kurang manusiawi,” sambungnya.

Terakhir, Rano meminta kepada semua pihak terutama Kemenkumham agar peristiwa tersebut menjadi catatan serius untuk perbaikan Lapas di masa yang akan datang, “Peristiwa kebakaran Lapas Tangerang harus menjadi catatan perbaikan Lapas secara menyeluruh. Kemenkumham bisa segera mengkaji revisi aturan perundangan untuk perbaikan manajemen Lapas dalam waktu dekat,” ungkapnya.