Komisi VIII DPR Minta Update Data Penerima BLT BBM Agar Tepat Sasaran

| Selasa, 06/09/2022 21:41 WIB
Komisi VIII DPR Minta Update Data Penerima BLT BBM Agar Tepat Sasaran Ace Hasan Syadzily (Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI). (Foto: dprgoid)

RADARBANGSA.COM – Pemerintah telah melakukan penyesuaian atau menaikan harga BBM bersubsidi yakni bio solar dan pertalite. Harga pertalite yang sebelumnya Rp7.650 per liter disesuaikan menjadi Rp10.000 per liter dan harga solar bersubsidi yang sebelumnya Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Selain itu, harga pertamax (nonsubsidi) juga mengalami penyesuaian, dari Rp12.500 menjadi Rp14.500.

“Hari ini, tanggal 3 September tahun 2022, pukul 13.30 WIB, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi,” ujar Arifin saat pengumuman harga BBM, Sabtu, 3 September 2022 lalu.

Disamping menaikan harga BBM, pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM. BLT BBM ini dengan alokasi anggaran Rp12,4 triliun ini akan disalurkan kepada KPM masing-masing sebesar Rp600 ribu.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan, pihaknya terus memperbaharui dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjamin agar penyaluran bantuan sosial (bansos) termasuk BLT BBM tepat sasaran.

“Jadi di UU itu sebetulnya satu tahun dua kali, tapi karena kondisi perubahan di daerah itu cukup pesat maka kemudian kita melakukan perubahan [DTKS] setiap bulan. Jadi setiap bulan, saya membuat SK baru,” ujar Mensos Tri Rismaharini

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyampaikan, untuk memastikan validasi data penerima BLT BBM, maka Kementerian Sosial (Kemensos) perlu berkoordinasi dengan kementerian terkait lain guna menuntaskan persoalan terkait DTKS, yang menjadi basis data bantuan sosial tersebut.

“DTKS ini dikelola Kementerian Sosial dan digunakan bukan hanya untuk Kementerian Sosial saja, namun juga digunakan kementerian lain, seperti Kementerian Kesehatan untuk BPJS, Kementerian ESDM untuk subsidi listrik, dan lain-lain,” kata Ace.

Selain itu, kata Ace, Kemensos harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) agar pemda turut serta melakukan pendataan penerima bantuan sosial tersebut.

“Hal ini dilakukan agar bansos BLT BBM betul-betul tepat sasaran dan dapat membantu masyarakat yang memang membutuhkan,” pungkasnya.

Tags : BLT BBM , Presiden Jokowi

Berita Terkait