Gubernur Iqbal Soroti Absennya Putra Daerah NTB Di Jajaran Komisaris ITDC

RADARBANGSA.COM - Ketidakhadiran putra daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam jajaran Dewan Komisaris Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) menuai reaksi dari Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Ia menyebut absennya keterwakilan NTB merupakan bagian dari proses transisi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Ini kan lagi ada pembenahan antara perpindahan dari Kementerian BUMN ke Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pasti ada yang sedang dilakukan pembenahan ini," ujar Iqbal, dikutip Minggu (6/7/2025).

Iqbal mengatakan pihaknya tidak tinggal diam dan telah menjalin komunikasi dengan pimpinan Danantara. "Di masa transisi ini kita sampaikan harapan kita ke Pemerintah Pusat. Saya sudah komunikasi dengan Rosan, kita lihat ke depan seperti apa," katanya merujuk pada CEO Danantara, Rosan Roeslani.

Jajaran Dewan Komisaris ITDC yang baru terdiri dari Irna Narulita, Asnaedi, Ari Sihasale, Faldo Maldini, dan Ekos Albar. Tidak satupun berasal dari NTB, menggantikan Irzani asal Lombok Timur yang sebelumnya menjabat untuk periode 2020–2025.

Sementara itu, kritik juga datang dari DPRD NTB. Anggota DPRD Muhammad Aminurlah menilai keputusan tersebut mencederai semangat keterwakilan daerah, terlebih NTB merupakan lokasi dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang dikelola ITDC.

"Tentu sebagai wakil rakyat di DPRD kami sangat menyayangkan dan menyesalkan tidak ada putra-putri terbaik NTB di dalam jajaran komisaris PT ITDC, padahal di periode dua gubernur sebelumnya keterwakilan putra daerah selalu diakomodir, lalu kenapa yang sekarang tidak ada," tegasnya.

Menurutnya, anak-anak daerah memiliki kapasitas dan pemahaman mendalam terkait kultur dan dinamika masyarakat setempat. "Putra dan putri daerah kita punya kapasitas, integritas dan paling penting mereka memahami kultur serta persoalan dan dinamika yang dihadapi masyarakat," ujar Aminurlah.

Ia bahkan menyatakan kesiapan DPRD untuk mendampingi Gubernur NTB bertemu langsung dengan Menteri BUMN di Jakarta agar suara masyarakat NTB tidak diabaikan.

"Kalau perlu, kita bersama-sama datang ke Jakarta, ke kementerian, agar posisi NTB bisa didengar," tambahnya.