Pemprov NTB Siapkan Langkah Hukum Lanjutan Pertahankan Dua Aset Daerah

RADARBANGSA.COM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih terus berupaya merebut kembali dua aset daerah, yakni Gedung Bawaslu Provinsi NTB dan eks Gedung Wanita, yang saat ini bersengketa dengan Ida Made Singarsa. Kendati Mahkamah Agung (MA) memutus bebas Made Singarsa dari dugaan pemalsuan dokumen, Pemprov NTB tidak menyerah dan menyiapkan langkah hukum lanjutan.

Kepala Biro Hukum Setda NTB, Lalu Rudy Gunawan, menyatakan bahwa pihaknya tengah mencermati putusan kasasi Mahkamah Agung sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.

“Menyelesaikan kasasi dulu, apa pertimbangan hukum (hakim) yang pidana kemarin, biar kita tahu pertimbangannya bagaimana,” ujar Rudy, Rabu (2/7/2025).

Ia menambahkan, jaksa juga sedang menelaah pertimbangan hukum dari putusan tersebut. Sementara itu, Pemprov NTB telah menyiapkan sejumlah dokumen sebagai bagian dari strategi hukum berikutnya.

“Kami sudah siapkan dokumen, tapi tidak bisa disampaikan sekarang karena ini bagian dari strategi menghadapi upaya hukum selanjutnya,” kata Rudy.

Meski belum dipastikan apakah Pemprov akan menempuh jalur perdata atau pidana lagi, Rudy menegaskan bahwa keputusan akan menunggu hasil kajian dari kejaksaan.

“Nanti kita pertimbangkan, penting kita masih menunggu putusan dari kejaksaan,” jelasnya.

Terkait adanya dugaan keterlibatan mafia tanah dalam sengketa ini, Rudy enggan berkomentar lebih jauh. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menilai.

“Duga-duga boleh saja, menurut saya terlalu dini menilainya, biar APH yang menilai,” pungkasnya.

Sengketa aset ini telah berlangsung cukup lama dan menjadi perhatian publik di NTB, mengingat kedua gedung yang disengketakan merupakan aset strategis milik pemerintah daerah.