Komisi X DPR Setujui Pagu Definitif Anggaran Kemendibud Ristek Sebesar Rp80 Triliun

| Rabu, 28/09/2022 15:41 WIB
Komisi X DPR Setujui Pagu Definitif Anggaran Kemendibud Ristek Sebesar Rp80 Triliun Nadiem Anwar Makariem (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI). (Foto: twitter @zonadamai)

RADARBANGSA.COM - Komisi X DPR RI menyetujui pagu definitif Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) RI RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2023 berdasarkan hasil Banggar DPR RI sebesar Rp80,221 triliun.

Adapun dalam rapat ini diketahui, Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PAN setuju dengan catatan. Sementara itu, FPKS belum menyetujui dan PPP Tidak hadir atau izin dan tidak memberikan pendapat.

Dilansir website dpr, Rabu 28 September 2022, Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk menyampaikan revisi bahan raker, yang diparaf dan disepakati oleh Kemendikbud Ristek pada Senin, 26 September 2022. Mengingat, adanya usulan perubahan hasil raker pada 8 September 2022.

“Oleh karena itu, perlu dilakukan pendalaman terhadap program, kegiatan  dan anggaran tersebut, dengan memperhatikan seluruh catatan anggota Komisi X DPR RI sebagai pandangan yang tidak terpisahkan. Pendalaman akan dilakukan sebelum tanggal 3 Oktober 2022,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat memimpin rapat.

Komisi X DPR RI dan Kemendikbud Ristek juga sepakat bahwa program-program strategis nasional dan program-program yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, akan dilaksanakan oleh Kemendikbudristek dengan memperhatikan saran, pandangan, dan usulan anggota Komisi X DPR RI selama pembahasan RAPBN TA 2023 yang telah dilakukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Komisi X DPR RI meminta Kemendikbudristek RI untuk menyerahkan bahan tertulis mengenai RKA/KL TA 2023 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah UU Tentang APBN TA 2023 ditetapkan di Rapat Paripurna DPR RI,” tukasnya.

Tags : Kemendikbud Ristek , Komisi X DPR

Berita Terkait