Daniel Johan Kecewa Kurangnya Antisipasi Karhutla

RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menyoroti kondisi darurat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah, terutama Sumatera dan Kalimantan. Salah satu dampaknya adalah surat protes dari Malaysia yang terkena akibat kabut asap.

Untuk itu, Daniel Johan mengaku kecewa atas gerak lamban Pemerintah dalam mengatasi karhutla, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Padahal, tegasnya, DPR RI melalui Komisi IV telah mewanti-wanti sejak jauh hari.

"Kami di Komisi IV DPR RI sudah mewanti-wanti KLHK jauh-jauh hari, begitu ada prediksi dari BMKG bahwa akan terjadi kemarau panjang dan kering (El Nino). Sudah kami ingatkan KLHK untuk melakukan antisipasi sejak dini serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait," kata Daniel Johan dilansir dari laman resmi DPR RI, Selasa, 10 Oktober 2023.

Karhutla di beberapa wilayah di Pulau Kalimantan mengalami peningkatan kabut asap dalam beberapa minggu terakhir, di antaranya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bahkan Pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan status siaga darurat kabut asap akibat karhutla hingga 30 Oktober 2023.

Kabut asap karhutla menghantui juga daerah Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Kabut asap dampak Karhutla pun mulai masuk ke rumah-rumah warga. Bahkan Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur kembali melakukan kebijakan terkait adaptasi kegiatan belajar dan mengajar. Untuk kawasan yang terdampak cukup parah, pembelajaran diperkenankan dilakukan dengan sistem daring.

"Seharusnya Pemerintah bisa belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya sehingga bisa lebih baik dalam menghadapi situasi El Nino," tuturnya.

Politisi Fraksi PKB itu pun mendorong KLHK dan BNPB untuk melakukan koordinasi dengan semua pihak serta melibatkan semua potensi yang ada. Mulai dari lembaga pemerintahan, pengusaha pengguna jasa hutan serta masyarakat untuk bekerja bersama-sama mengendalikan karhutla.

"Untuk mengendalikan kejadian Karhutla di beberapa tempat saat ini, Pemerintah harus menggerakan semua potensi yang ada termasuk masyarakat. Kemudian mitigasi dan pengawasan harus dilakukan untuk mencegah kejadian di tempat lain," ujar Daniel.