Cegah DBD, Komisi IX Dorong Pelibatan Aktif Pesantren

RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi IX DPR RI, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Zainul Munasichin, menekankan perlunya penguatan strategi pencegahan demam berdarah dengue (DBD) dengan melibatkan secara aktif komunitas di tingkat akar rumput, termasuk pesantren. Ia mendesak pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi dan ketersediaan larvasida abate secara gratis, serta mendistribusikannya melalui jaringan kader dan tokoh masyarakat yang terpercaya.

“Pemberian abate terbukti efektif dalam menghambat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Namun, tingkat pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaannya perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan abate mudah diakses secara gratis dan melibatkan tokoh-tokoh kunci di masyarakat, seperti kader posyandu, kader desa, dan terutama, tokoh serta institusi pesantren dalam pendistribusiannya,” kata Zainul dalam acara KOBAR (Koalisi Bersama) Lawan Dengue yang diinisiasi oleh Kaukus Kesehatan DPR RI bersama Kementerian Kesehatan RI, Senin (26/5).

Data dari Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa hingga 13 April 2025, terdapat 38.740 kasus DBD di Indonesia dengan angka kematian mencapai 182 jiwa. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kasus dengue tertinggi di dunia.

Zainul menilai pesantren memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan DBD secara nasional. “Pesantren sebagai komunitas besar dengan lingkungan yang terkadang padat berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, keterlibatan pesantren sangat penting, baik sebagai wadah edukasi maupun sebagai agen pendistribusi abate di lingkungan mereka,” jelasnya.

Legislator dari Dapil Jabar IV ini menambahkan bahwa pendekatan edukasi yang efektif tidak hanya terbatas pada metode konvensional seperti seminar, tetapi juga harus mengedepankan pendekatan berbasis komunitas dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

“Gerakan 3M Plus (Menguras, Menutup, Mendaur Ulang, dan tindakan pencegahan lainnya) bersama dengan pemanfaatan abate harus menjadi bagian dari budaya hidup sehat masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan abate secara gratis dan mempermudah aksesnya, terutama melalui tokoh dan institusi yang dihormati seperti pesantren. Dengan distribusi yang tepat sasaran, kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat, dan upaya pencegahan akan lebih efektif,” tegasnya.

Zainul menyimpulkan bahwa kunci keberhasilan pencegahan DBD terletak pada penanganan akar permasalahan, yaitu peningkatan kesadaran akan perilaku hidup bersih dan sehat, pengelolaan lingkungan yang baik, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.