Fraksi PKB Kawal RPJMD Surabaya 2025–2029, Tunjuk Kader Muda di Pansus

RADARBANGSA.COM - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Surabaya menegaskan komitmennya dalam mengawal proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. 

Sebagai bentuk keseriusan, fraksi ini secara resmi menugaskan Ais Shafiyah Asfar sebagai perwakilan dalam Panitia Khusus (Pansus) RPJMD.

Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya, Tubagus Lukman Amin, menyampaikan bahwa penunjukan kader muda tersebut dimaksudkan agar suara masyarakat terserap secara optimal, sekaligus mencegah agar tidak terjadi pengabaian aspirasi publik dalam perencanaan pembangunan.

“Kami menunjuk Ais Shafiyah Asfar untuk duduk di Pansus RPJMD sebagai representasi kader muda. Kami harap kehadirannya dapat memperkuat dorongan terhadap isu-isu prioritas masyarakat,” ujar Tubagus, Jumat (30/5/2025).

Ia menjelaskan, seluruh aspirasi warga yang terkumpul dalam kegiatan reses akan dikonsolidasikan agar dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.

“Kami ingin memastikan seluruh hasil diskusi dengan masyarakat, termasuk saat reses, benar-benar terakomodasi dalam kebijakan. Ini bagian dari upaya kami agar masyarakat tidak lagi menjadi korban harapan yang tidak terealisasi,” imbuhnya.

Tubagus juga mengkritik lambatnya pelaksanaan program-program yang telah direncanakan pada tahun anggaran sebelumnya. Ia menyebutkan bahwa beberapa program bahkan batal dilaksanakan tanpa kejelasan, sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat.

“Sudah masuk perencanaan, tapi realisasinya tertunda. Bahkan ada yang tidak dijalankan sama sekali. Hal seperti ini tidak boleh terulang. Pemerintah tidak boleh memberi harapan palsu kepada rakyat,” tegasnya.

Dalam pembahasan RPJMD 2025–2029, Fraksi PKB juga akan memberi perhatian khusus pada kebutuhan dasar masyarakat, di antaranya perbaikan sarana ibadah, peningkatan kesejahteraan mudin dan khufadz, serta penyediaan fasilitas kampung dan RT.

“Fasilitas rumah ibadah harus jadi perhatian karena merupakan pusat kegiatan spiritual dan sosial masyarakat. Insentif bagi mudin dan khufadz juga penting, mengingat peran mereka selama ini sangat besar,” jelasnya.

Tubagus menyoroti kelemahan dalam penganggaran pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) 2025 yang belum mengakomodasi kebutuhan krusial di lingkungan warga, seperti CCTV keamanan, keranda jenazah, dan fasilitas umum lainnya.

“Hal-hal seperti ini kerap dianggap sepele, padahal sangat dibutuhkan warga. Kalau tidak masuk nomenklatur, otomatis tidak bisa direalisasikan. Karena itu, kami akan perjuangkan agar seluruh kebutuhan ini masuk dalam RPJMD dan dapat dianggarkan pada tahun 2026,” pungkasnya.