Menteri Lingkungan Hidup Nilai 13 Kabupaten/Kota di Kalsel Masih Kategori `Kota Kotor`

RADARBANGSA.COM - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan, sebanyak 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) masih masuk kategori Kota Kotor terkait kriteria penilaian Adipura 2025.
"Beberapa waktu lalu kami sudah meluncurkan penilaian Adipura baru, penilaiannya benar-benar serius sesuai dengan kondisi daerah," kata Hanif saat kunjungan kerja pengendalian Karhutla 2025 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (7/8).
Ia menegaskan, penilaian Adipura 2025 dilaksanakan melalui verifikasi yang memiliki kriteria-kriteria yang tidak hanya mengutamakan simbol kota bersih saja, tetapi mengedepankan tata kelola sampah yang baik.
"Saya ingatkan Provinsi Kalsel harus serius mengelola sampah, karena hingga saat ini kabupaten/kota di Kalsel nilai standar masih tergolong Kota Kotor," ungkap Hanif.
Oleh karena itu, Menteri LH menekankan pemerintah daerah di Kalsel melakukan langkah-langkah tata kelola sampah yang benar.
Dia juga menegaskan bahwa jika sampah yang ada di hulu tidak dikelola dengan baik, maka pemerintah daerah jangan berharap mendapatkan penghargaan Adipura 2025.
Hanif memastikan bahwa penilaian Adipura baru ini terbilang cukup berat karena banyak tantangan yang perlu diselesaikan di daerah.
Namun demikian, Menteri LH yang merupakan putera daerah asal Kalsel itu tidak menutup mata jika Pemprov Kalsel membutuhkan bantuan dari KLH, apapun yang dibutuhkan dan jika masih mampu akan dibantu KLH semaksimal mungkin dalam pengelolaan sampah.
"Jangan sampai Provinsi Kalsel tidak ada sama sekali mendapatkan Adipura 2025. Provinsi Kalsel pasti bisa, walaupun Adipura kali ini bukan hanya sekedar simbolis, tetapi tetapi benar-benar memperhatikan pengelolaan sampah yang baik," ujar Hanif.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
-
Lupa Matikan Kompor, Tiga Bangunan di Jombang Hangus Terbakar
-
Prabowo Sentil Pemain Ekonomi, PKB: Penerapan Pasal 33 Harus Tegas dan Konsisten
-
Sidang Ekonomi Umat 2025 Rumuskan Resolusi Jihad Ekonomi untuk Kedaulatan Pangan dan Energi
-
Presiden Prabowo Siapkan Pulau Galang untuk Pengungsi Gaza, PKB: Komitmen Indonesia Tegakkan HAM
-
DPR Ingatkan Menkeu Sri Mulyani Tak Bebani Rakyat dengan Gaji Guru