Sidang Ekonomi Umat 2025 Rumuskan Resolusi Jihad Ekonomi untuk Kedaulatan Pangan dan Energi

RADARBANGSA.COM - Wakil Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Ekonomi Umat, Andi YH Djuwaeli menegaskan bahwa Sidang Tahunan Ekonomi Umat 2025 adalah agenda strategis yang diorientasikan untuk merumuskan langkah bersama menuju kedaulatan pangan dan energi berbasis kekuatan umat.

Dalam pernyataannya, Andi YH Djuwaeli menjelaskan bahwa sidang ini merupakan agenda rutin tahunan KPEU MUI yang selalu mengangkat isu-isu prioritas bagi ekonomi umat. Tahun ini, fokus pembahasan diarahkan pada kedaulatan pangan dan energi yang selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

“Isu pangan dan energi bukan sekadar urusan teknis, tetapi menyangkut kedaulatan negara. Karena itu, kita memerlukan strategi nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Menurutnya, forum ini mempertemukan 11 pemangku kepentingan utama, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan Islam, pesantren, lembaga Filantropi , pengusaha besar, hingga pelaku UMKM. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis atau resolusi jihad ekonomi yang aplikatif dan terukur untuk kepentingan bangsa.

“Jihad ekonomi yang kami maksud bukan sekadar retorika, tetapi sebuah komitmen kolektif untuk membangun kekuatan ekonomi umat demi menjaga kedaulatan bangsa. Umat harus menjadi subjek, bukan sekadar objek, dalam rantai pasok pangan dan energi,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa peran ulama dalam proses ini sangat penting. Ulama, kata Andi, memiliki posisi sebagai khodimul ummah (pelayan umat) dan shodiqul hukum (mitra pemerintah) yang mampu menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan negara.

“Dengan jaringan yang dimiliki MUI, kita bisa memastikan bahwa kebijakan pemerintah dalam bidang pangan dan energi didukung dan diimplementasikan secara efektif di lapangan,” tambahnya.

Andi juga menyoroti pentingnya keterlibatan UMKM dan pelaku ekonomi lokal dalam ekosistem pangan dan energi. Menurutnya, pemberdayaan ekonomi umat akan berjalan optimal jika pelaku usaha kecil dan menengah mendapat akses yang sama terhadap sumber daya, teknologi, dan pembiayaan.

“Kita ingin membangun ekosistem yang inklusif, di mana pelaku ekonomi kecil tidak hanya bertahan, tetapi mampu berkembang dan menjadi pilar ketahanan ekonomi nasional,” jelasnya.

Dengan demikian, Sidang Tahunan Ekonomi Umat 2025 diharapkan menjadi tonggak lahirnya kebijakan strategis yang memadukan visi pemerintah, potensi umat, dan kekuatan ekonomi nasional untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaulat dalam bidang pangan dan energi.