Politik Perlawanan di Sebuah Republik Tanpa Pesta

| Senin, 28/09/2020 18:00 WIB
Politik Perlawanan di Sebuah Republik Tanpa Pesta Tokoh Muda Pandeglang, Abdul K Tulusang (foto: istimewa)

Oleh: Abdul K Tulusang

Tepatnya, di sebuah republik yang telah kehilangan pesta, seorang pria dari Labuan negeri ini, Thoni Fathoni Mukson, memilih untuk menjalani hidup sebagai politisi. Dia memasuki ruang konfliktual itu dengan isi kepala yang seutuhnya unik. Dia memasuki politik sebagai tamu dalam sebuah pesta.

Sebagai pesta, politik jelas adalah perayaan yang diselenggarakan publik. Thoni menyadari itu dengan caranya sendiri. Dia merangkul banyak kalangan dalam pesta itu dan berdansa dengan mereka dari satu ke lain langkah.

Tapi, berbeda dengan banyak politisi lain yang hanya selesai sebagai pedansa, Toni selalu kembali pada tuan rumahnya, publik, untuk bertegur sapa.

Itulah kenapa Thoni bisa berpasangan degan Miftahul Tamamy diundang publik untuk menjadi Bupati Pandeglang. Itulah juga kenapa dia, dengan indah dan luwes, bisa berpasangan dansa dari partai PPP & Partai PKB. Itu pula yang membuat dia, dengan santai, melemparkan wacana untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Pandeglang masa bakti 2020–2025.

Lalu apa yang menarik dari Thoni Fathoni Mukson sebagai calon Bupati Pandeglang?

Pertama, pesan bahwa republik ini tak lagi punya pesta. Yang tersisa hanya perang. Konflik tak berkesudahan dari persaingan kepentingan pragmatis hingga perseteruan ideologis. Permusuhan telanjang antarelite politik di tengah berbagai narasi eksplosif yang siap menghancurkan akal budi kita sebagai satu bangsa.

Thoni memahami politik sebagai sebuah pesta, nyaris dalam pengertiannya yang paling harfiah. Politisi sebagai Putra daerah ini menghadiri acara partai dengan tampilan seorang selebritas Hollywood dalam acara penyerahan piala Oscar. Semata info, kita sudah kehilangan politisi dengan penampilan seperti ini sejak Soekarno digulingkan Soeharto.

Dan seperti juga Soekarno, Thoni punya jawaban yang sama atas risiko pilihannya untuk melawan penampilan populistis yang sedang marak saat ini. Dia adalah pemimpin masyarakat Pandeglang, kira-kira demikian pikirannya. Dan dia ingin masyarakat Pandeglang melihat pemimpin mereka dalam tampilan yang tidak akan membuat mereka rendah diri di hadapan orang lain.

Politik di negeri ini, dan saya kira di mana pun di muka bumi ini, adalah juga persoalan penampilan para politisinya. Jangan bilang bahwa kita tak tergerakkan oleh penampilan ala wong cilik dari Jokowi atau pencitraan mati-matian Prabowo lewat penampilan dan caranya berbusana yang meminjam citra founding fathers negara ini.

Tapi Thoni melakukan itu dalam sebuah republik tanpa pesta, sebuah republik yang sedang gagawang melihat para politisinya tampil dengan baju perang. Karena itu, penampilan dan tingkah Thoni bisa memicu komentar nyinyir, jika bukannya kontroversi. Padahal, di balik semua tampilan itu, dia hanya ingin mengembalikan kita pada gagasan tentang politik sebagai pesta.

Dalam sebuah pesta, kita tidak membawa senjata. Dalam sebuah pesta, kita berupaya membangun pertemanan. Dalam sebuah pesta, kita bergembira bersama-sama. Dan, yang lebih penting lagi, dalam sebuah pesta, kita menghormati tuan rumah.

Lalu siapa tuan rumah dalam politik sebagai pesta? Publik.

Penampilan Thoni, pada titik terakhirnya, adalah sebuah ajakan untuk kembali melibatkan publik dalam proses politik. Dan Thoni menyampaikannya dalam cara yang sulit dibaca oleh pikiran yang terobsesi pada segala yang lurus dan serius; pikiran yang menyingkirkan pesta dari politik di republik ini; pikiran yang, dalam istilah netizen kita, kurang piknik.

Catatan kedua dari daya tarik wacana Thoni sebagai Bupati Pandeglang adalah kejujurannya yang membabi buta—sebentuk sikap jujur yang sering kali tampak tidak taktis dan kurang menguntungkan baginya. Tapi jika saat ini ada yang begitu urgen bagi publik untuk menyelamatkan republik ini, maka itu adalah seorang, dan cukup seorang saja, politisi yang mau bersikap jujur.

Jika kita secara acak meminta orang untuk menjelaskan politik, kebanyakan akan mengidentikkan politik dengan kebohongan. Yang mencemaskan, sering kali identifikasi itu dianggap sebagai bagian tak terpisah dari definisi politik itu sendiri. Artinya, pada satu tingkat, politisi pasti berbohong. Pada tingkat selanjutnya, wajar kalau politisi berbohong. Dan di tingkat akhir, politisi harus berbohong.

Kejujuran menjadi paria dalam dunia politik kita.

Saya tidak ingin membantah persepsi kebanyakan orang itu. Bagaimanapun juga, kita sudah telanjur berada dalam silang sengkarut peristiwa berbangsa dan bernegara yang cenderung membenarkan identifikasi antara politik dengan kebohongan itu. Tapi, sejak dulu, saya tak pernah kehilangan harapan untuk mencari kejujuran di dalam politik.

Bukan ketololan yang tidak bisa membedakan antara kejujuran dengan kenaifan politis, tapi sikap jujur yang dimulai dengan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Lalu, pada suatu waktu, sekira sepuluh tahun lalu, saya menemukannya dalam sosok Thoni. Dia, dalam sebuah berita, yang entah benar atau tidak, dikabarkan membagi-bagikan uang dalam sebuah kampanye.

Apakah itu sikap naif atau sebentuk kejujuran? Saya tidak tahu, meski bukannya tak peduli. Maka, dengan santai, saya selalu mengikuti perkembangan politisi putra daerah ini lewat berbagai berita dan obrolan dengan orang-orang yang mengenalnya secara pribadi. Termasuk lewat saudaranya yang menjadi kawan saya ketika mengikuti Diskusi, yakni Lorong Diskusi di UNMA Banten.

Karenanya, setelah sekira sepuluh tahun, saya berani bilang bahwa apa yang dilakukan Thoni, dulu dan sekarang, adalah pameran kejujuran yang terlalu vulgar bagi situasi politik kita. Dia terlalu jujur dengan dirinya sendiri, bahkan hanya untuk sedikit berpura-pura dengan citranya sebagai seorang politisi.

Tapi apakah secara politis hal itu merugikan? Dalam jangka pendek, jawabannya bisa pendek, iya. Dalam jangka panjang, jawabannya bisa panjang. Thoni sedang mengajari kita untuk menjadi politisi yang menggunakan dirinya sendiri sebagai sumber daya perubahan. Dan dia melakukan itu hanya dengan bersikap jujur pada dirinya sendiri.

Berdasar teori akting, kekuatan terbesar pencitraan adalah memainkan peran dengan jujur. Temukan ekspresi dan penampilan yang kamu butuhkan bagi peranmu dengan jujur. Dan Thoni melakukan itu tanpa harus belajar akting. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan, suka atau tidak, dia lakukan dengan jujur.

Dia hanya perlu melakukan apa yang biasa dia lakukan: ceria dan slenge’an. Berbusana sebagaimana dia biasa berbusana: anggun dan mencuri tatapan. Singkat kata, tampil di mana saja sebagai dirinya sendiri. Tapi itu, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bukan tanpa risiko.

Thoni menjadi dirinya dalam dunia politik yang menuntut orang untuk keluar dari dirinya sendiri dan memerankan seseorang yang bukan dirinya. Misalnya, seorang pengusaha kaya anak pengusaha kaya yang tidak pernah mencium bau tanah, tapi harus bergaya seperti petani yang biasa berlumur tanah. Itu membikin kita muak oleh akting yang dibuat-buat. Sadar atau tidak, Thoni sedang melawan itu.

Karenanya, dalam hal ini, Thoni menjadi personifikasi perlawanan terhadap pencitraan yang menampilkan kebohongan hanya untuk memenuhi tuntutan pasar politik. Bahkan, jika kita membacanya dalam kerangka yang lebih ideologis, Thoni sesungguhnya sedang melakukan perlawanan terhadap kecenderungan yang tengah mengemuka dari model politik kurang piknik.

Sebuah model politik yang berani saya pastikan akan menjerumuskan republik ini ke dalam perpecahan dan perang sipil. Sebentuk politik tanpa ruang abu-abu yang selalu melihat apa yang benar sebagai putih bagi hitamnya kesalahan. Sebentuk politik dengan narasi kemanusiaan tanpa manusia di dalamnya.

Sebentuk politik yang telah mencuri pesta dan penampilan anggun para politisi seperti Thoni Fhatoni Mukson dari republik ini.

note: isi dari tulisan ini diluar tanggung jawab redaksi radarbangsacom

Tags : Thoni Imat , Pilkada Pandeglang