-
Jum'at, 27/06/2025 06:01 WIB WIBMK Sebut Pemilu yang Berdekatan Bikin Parpol Terjebak Pragmatis
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penyelenggaraan yang berdekatan antara pemilu nasional dan daerah/lokal menjadikan partai politik (parpol) mudah terjebak dalam pragmatisme.
-
Rabu, 04/06/2025 11:02 WIB WIBSambut Positif Putusan MK, Sachrudin: Pendidikan Gratis Sudah Diterapkan di Kota Tangerang
Pemerintah Kota Tangerang menyambut positif terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan Pemerintah untuk menggratiskan pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia.
-
Selasa, 27/05/2025 20:04 WIB WIBMK Putuskan Negara Harus Gratiskan Pendidikan Dasar Sekolah Negeri dan Swasta
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan Madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.
-
Rabu, 19/03/2025 10:21 WIB WIBKPU RI Siap Gelar PSU di 4 Wilayah pada 22 Maret 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (Pilkada), di empat wilayah pada Sabtu (22/3) mendatang siap dilakukan.
-
Kamis, 06/02/2025 14:05 WIB WIBMK Putuskan 40 Sengketa Pilkada Lanjut Pembuktian, 270 Perkara Kandas
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengucapkan putusan gugur atau tidaknya (dismissal) perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) pada Selasa (4/2) dan Rabu (5/2) yang menghasilkan 40 perkara dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian dan 270 perkara lainnya kandas.
-
Sabtu, 01/02/2025 14:54 WIB WIBMahkamah Konstitusi Percepat Bacakan Putusan Akhir Sengketa Pilkada
Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat pembacaan putusan akhir perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota (PHP Kada) atau sengketa Pilkada 2024 dari sebelumnya tanggal 7-11 Maret 2025 menjadi 24 Februari 2025.
-
Jum'at, 31/01/2025 19:35 WIB WIBMendagri Pastikan Pelantikan Kepala Daerah 6 Februari Batal
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa pelantikan kepala daerah non-sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) batal dilakukan pada 6 Februari 2025.
-
Rabu, 08/01/2025 16:15 WIB WIBMK Pastikan Sidang Sengketa Pilkada 2024 Berjalan Proporsional dan Tepat Waktu
Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 berjalan secara proporsional dan tepat waktu sesuai tenggat 45 hari kerja.
-
Selasa, 07/01/2025 18:02 WIB WIBCegah Konflik Kepentingan, Komisi II Dukung Strategi Khusus MK Tangani Sengketa Pilkada
Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara perselisihan hasil Pilkada (PHP), Rabu (8/1/2025) esok.
-
Jum'at, 03/01/2025 20:45 WIB WIB
Mahkamah Konstitusi Telah Registrasi 309 Perkara Sengketa Pilkada 2024
Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi telah meregistrasi sebanyak 309 perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 per Jumat, 3 Januari 2024.
