Memajukan Pertanian Butuh Sinergi antar Kementerian

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Memajukan pembangunan pertanian Indonesia memang tidak bisa hanya mengandalkan kementerian semata. Hal ini disampaikan anggota Komisi IV DPR RI, Ibnu Multazam, dalam acara diskusi publik bertajuk "Mengawal Kebijakan Pembangunan Pertanian Jokowi-Makruf Amin, di ruang rapat Fraksi PKB DPR RI, Senanyan, Jakarta, Rabu, 18 September 2019.

"Pembangunan pertanian tidak bisa mengandalkan anggaran di kementerian pertanian. Tapi harus kerjasama dan bersinergi antar kementerian dan semua pihak," kata Ibnu.

Legislator PKB itu mencontohkan dalam hal pembangunan bendungan. Menurutnya, pembangunan bendungan belum komprehensif sehingga berdampak pada pengembangan pertanian.

Baca Juga: FPKB: Target Indonesia jadi Lumbung Pangan 2025 Harus Tercapai

Meski demikian, Ibnu menegaskan bahwa secara regulasi kebijakan pertanian sudah cukup memadai. "Asal diterapkan secara maksimal, regulasi yang ada juga cukup memadai. Termasuk juga subsidi pupuk," imbuhnya.

Bahkan, melalui regulasi baru tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan, para petani telah mendapatkan proteksi dari kriminalisasi.

"Seperti kemarin ramai berita tentang petani yang menemukan benih baru dan kemudian dilaporkan sebagai produk baru."

"Nah adanya regulasi baru ini, petani boleh menggunakan, memasarkan, produk pertanian seperti benih dan pupuk yang dibuatnya asal disertifikasi dan dalam sekum kabupaten," terangnya.