Banggar DPR Terima Aspirasi Soal Dana Bagi Hasil

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menghendaki adanya peningkatan besaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang disalurkan pemerintah pusat dan akan dipergunakan sepenuhnya untuk pembangunan daerah.

"Tadi masalah DBH mengemuka dalam pertemuan dengan Gubernur, intinya pemerintah daerah mengharapkan ada peningkatan besaran DBH untuk mendukung program pembangunan daerahnya," papar Cucun seperti dilansir dari parlementaria, Sabtu, 30 November 2019.

Baca Juga: DPR Dorong PSBI Berikan Pendampingan Pada Petani

Legislator dapil Jawa Barat II ini menilai wajar atas harapan Pemprov Sumsel terkait DBH, di mana DBH sendiri digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan antar wilayah di daerahnya. Cucun menerangkan, pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Selatan triwulan II 2019, tumbuh sebesar 5,80 persen lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.

"Apa yang menjadi masukan Pemprov akan kita akomodir dan menjadi bahan masukan pada saat penyusunan RAPBN berikutnya. Hal ini penting untuk mendapatkan informasi yang utuh mengenai potensi ekonomi daerah serta kendala yang dihadapi," tandas Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi kehadiran Tim Banggar DPR RI dan mendorong para Bupati dan Walikota untuk memanfaatkan momentum yang tepat ini dalam rangka mengadukan persoalan terkait dana transfer daerah yang selama ini tersendat pencairannya. "Bicara Dana Bagi Hasil, kok kami merasa seperti ngirim satu truk ke pusat, baliknya cuma kiloan," ungkap Herman Deru.

Pada kesempatan tersebut, Herman juga mempertanyakan pola kebijakan pemerintah pusat dalam menentukan besaran dana bagi hasil ke daerah-daerah. Menurutnya, selama ini provinsi Sumatera Selatan memiliki kontribusi nasional cukup besar dari sumber daya alam yang ada. Sehingga sudah sepantasnya memperoleh DBH yang lebih besar.

"Dana perimbangan pusat dan daerah harus adil dan sesuai dengan kontribusi daerah ke pusat selama ini," tegasnya.

Baca Juga: Komisi X DPR RI Segera Revisi UU Kepemudaan

Isu lain yang tak kalah pentingnya adalah rencana pemerintah menghapuskan AMDAL dan IMB untuk memudahkan investasi, padahal ini potensi lossnya akan sangat besar bagi pendapatan di daerah-daerah. "Mohon dikaji ulang kebijakan ini karena akan menghantam pendapatan keuangan daerah," pungkasnya.