Jokowi Sebut Defisit Bapok, Mentan: Data Stok Pangan Kami Sama

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan tidak ada perbedaan data ketersediaan pangan antara Kementerian Pertanian dengan data yang dimiliki Presiden Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan Mentan SYL saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI melalui video conference di AWR Kementan, Senin 4 Mei 2020.

"Yang pasti data itu sudah divalidasi. Data yang Bapak Presiden pegang dan Mentan punya itu sama. Data itu berasal dari BPS," kata SYL.

Pada kesempatan itu Mentan SYL menegaskan bahwa beberapa propinsi yang mengalami defisit pangan yang disampaikan Presiden sewaktu Rapat Kabinet justru dilaporkan oleh Kementan.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas memaparkan data terkait sejumlah provinsi yang mengalami defisit, yang data tersebut merupakan satu data dengan Kementerian Pertanian.

Hal ini membuat salah satu Anggota Komisi IV dari fraksi PKS Johan Rosihan mengkritisi pernyataan Menteri Pertanian yang mengatakan bahwa stok beras dalam kondisi aman tercukupi, akan tetapi Presiden Jokowi mengungkapkan sejumlah provinsi mengalami defisit pangan.

"Dalam setiap raker dengan Pak Menteri, Bapak selalu menyampaikan bahwa stok kita aman. Tetapi dalam ratas terakhir, Presiden menyampaikan ada 17 provinsi, 88 kabupaten/kota, 936 kecamatan masuk dalam rawan pangan kronis. Sementara Pak Menteri selalu mengatakan stok aman," kata Johan.

Mentan SYL menanggapi dengan mengatakan data yang dimiliki oleh Presiden dan BPS dan di Kementan sama.

"Pesan dan semangat yang ditangkap dari apa yang disampaikan Bapak Presiden terkait propinsi yang mengalami defisit pangan adalah semacam warning bagi semua pihak yang terlibat dalam distribusi dan transportasi," ujarnya.

Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kadarmanto mengatakan bahwa data tersebut merupakan data bulanan BPS, yang juga digunakan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan.

"Untuk menghitung surplus-defisit memang sangat dipengaruhi beberapa hal terutama di kebutuhan atau konsumsinya. BPS sendiri hanya menghitung surplus defisit produksi saja. Yaitu total Produksi dikurangi total konsumsi atau kebutuhan," katanya.