Menteri Keuangan Sebut APBN 2023 Dirancang Fleksibel Hadapi Gejolak Perekonomian Global

| Senin, 08/08/2022 20:30 WIB
Menteri Keuangan Sebut APBN 2023 Dirancang Fleksibel Hadapi Gejolak Perekonomian Global Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (foto: setkabgoid)

RADARBANGSA.COM - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 yang mampu bertahan di tengah guncangan perekonomian global dan gejolak ketidakpastian yang sangat tinggi.

"APBN 2023 harus didesain untuk bisa mampu tetap menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi, ini kita sering menyebutnya sebagai shock absorber," ujar Sri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tentang Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2023, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 8 Agustus 2022.

Diungkapkannya, di dalam SKP Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar APBN dijaga. Hal itu agar tetap kredibel, berkelanjutan, dan sehat.

Pada tahun 2022 ini, papar Menkeu, Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi ekonomi dari 3,6 persen mejadi 3,2 persen untuk tahun ini. Di tahun mendatang, IMF memproyeksikan pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia masih terus terjadi.

"Tahun depan akan lebih lemah lagi dari 3,6 ke 2,9 persen dari sisi pertumbuhan ekonomi global. Ini artinya bahwa lingkungan global kita akan menjadi melemah, sementara tekanan inflasi justru meningkat," terangnya.

Sementara itu, pada tahun 2022 IMF mengatakan akan terjadi kenaikan inflasi global sebesar 6,6 persen di negara-negara maju dan 9,5 persen di negara-negara berkembang. Kenaikan inflasi yang sangat tinggi di negara maju tersebut, memicu pengetatan kebijakan moneter dan likuiditas, yang memacu capital outflow dan volatilitas di sektor keuangan.

"Inilah yang harus kita terus kelola di dalam negeri. Kami bersama Pak Gubernur Bank Indonesia di dalam terus meramu kebijakan fiskal dan moneter secara fleksibel namun juga pada saat yang sama efektif dan kredibel. Karena ini adalah suatu persoalan yang kombinasi dari baik kebijakan fiskal maupun moneter bekerja sama dengan kebijakan struktural," tandasnya.

Tags : Menteri Keuangan , RAPBN 2023 , IMF , Indonesia