9 Mandat PKB untuk Ridwan Kamil-UU Ruzhanul Ulum di Pilgub Jabar

BANDUNG, RADARBANGSA.COM - DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menitipkan sembilan (9) mandat atau agenda Jawa Barat Lahir Batin kepada Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum, Senin 8 Januari 2018 di Kantor DPW PKB Jabar, Bandung.

Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda atau Kang Huda mengatakan bahwa PKB tidak bisa mengajukan calon untuk mendapingi Ridwan Kamil. Namun ia menitipkan 9 mandat kepada pasangan tersebut. "Pertama, menggerakkan, menjaga dan memfasilitasi pembangunan dan pengembangan pesantren, masjid dan tajug, keberlangsungan madrasah diniyah dan majelis taklim dengan memperhatikan kesejahteraan guru ngaji," ujarnya dalam rilis di Facebook @DPW PKB Jawa Barat. 

"Kedua, menguatkan kesejahteraan ekonomi umat jabar, dengan menciptakan saudagar santri dan meningkatkan kapasitas UMKM melalui pemberian akses jejaring ekonomi dan pendampingan yang intensif," tambahnya.

Lalu mandat ketiga, membuka lapangan kerja baru, menciptakan ekonomi kreatif dengan cara menumbuh kembangkan entrepreneur muda urban dan desa untuk mengurangi pengangguran di Jawa Barat. "Keempat, menjamin keberlangsungan pasar tradisional dan warung rakyat dengan sistem zonasi retail modern dan merevitalisasi pasar tradisional," tuturnya. 

Mandat kelima, meningkatkan pendapatan petani dan nelayan dengan cara penciptaan skala ekonomi, melalui pengembangan program unggulan kawasan pedesaan (cluster ekonomi). "Keenam, mengarusutamakan kelompok perempuan melalui pemberdayaan usaha ekonomi, serta meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan ibu dan anak," tambahnya. 

Sementara, mandat ketujuh adalah mewujudkan pemerataan ekonomi dan keadilan pembangunan di Jawa Barat melalui percepatan pemekaran, pembangunan megapolitan, dan pembangunan kawasan Jabar Selatan.

"Mengurangi tingkat kemiskinan dengan mempercepat pelaksanaan program reforma agraria dan perhutanan sosial melalui redistribusi tanah dan legalisasi aset untuk masyarakat Jawa Barat," tuturnya.

Dan mandat yang terakhir, mendorong percepatan kemandirian ekonomi desa dengan cara menggerakkan dan pengembangan BUM Desa, pariwisata desa, serta pengalokasian dana desa dari APBD provinsi sebagai dana pendamping dana desa dari APBN.