Tuai Kritik, Pemerintah Batal Angkat Gubernur dari TNI Polri

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah memilih mendengarkan aspirasi masyarakat yang memprotes rencana pengangkatan penjabat gubernur dari perwira aktif Polri.

Atas dasar ini, Wiranto membatalkan rencana tersebut terutama untuk pelaksana tugas GUbernur Jawa Barat dan Sumatera Utara yang cukup ramai diperbincangkan publik.

“Untuk Jabar dan Sumut setelah saya koordinasikan dengan Kapolri dan kita evaluasi hasilnya perlu perubahan. Dengan demikian, berita yang beredar di masyarakat tentang nama kedua Pati Polri sebagai PLK tidak lagi valid," katanya dilansir detikcom, Jumat 23 Februari 2018.

Wiranto mengatakan, aspirasi yang didengar pemerintah tak hanya berasal dari masyarakat sipil. Dia juga mendengarkan kritik yang dilayangkan para partai politik terkait wacana penjabat gubernur dari perwira tinggi Polri itu.

"Pemerintah tidak buta tuli. Pemerintah mendengar aspirasi rakyat dan tahu kondisi wilayah masing-masing seperti apa," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, usulan penjabat gubernur dari perwira tinggi Polri sebelumnya mendapat kritikan dari berbagai pihak, tak terkecuali Calon Gubernur Riau Zaman Now, Lukman Edy.

“Secara politik (penunjukkan Perwira Polri) bertentangan dengan prinsip demokrasi, yaitu prinsip supremasi sipil,” ujar Lukman, Jumat 26 Januari 2018.

Lukman meminta secara tegas pada pemerintah agar tidak mendorong alat keamanan negara seperti institusi TNI dan Polri untuk memasuki ranah politik. “Jangan dorong TNI dan Polri masuk wilayah politik,” katanya.