Sinergi Pemerintah, Serikat Pekerja dan Pengusaha Hadapi ILC di Swiss

BOGOR, RADARBANGSA.COM - Pemerintah bersama serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha menyusun kertas posisi Delegasi Republik Indonesia untuk pertemuan Konferensi Perburuhan Internasional / International Labour Conference (ILC) ke-108. ILC rencananya akan digelar pada tanggal 10-21 Juni 2019 mendatang di Jenewa, Swiss.

"Kami berkumpul bersama agar masing-masing unsur baik pemerintah, pekerja, dan pengusaha dapat berdiskusi dan bersinergi guna memfinalisasi bahan/substansi pada setiap pembahasan dalam komite-komite di ILC," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Khairul Anwar, di Bogor 27 Mei 2019. 

ILC ke-108 ini bersamaan dengan peringatan 100 tahun ILO (ILO Centenary Celebration) yang mengusung tema Centenary Session on Work for a Brighter Future. Pelaksanakan dan perwujudan future of work dan decent work sebagaimana amanat dari Sustainable Development Goals (SDGs) bukan hanya menjadi tantangan pemerintah, namun juga tantangan pekerja dan pengusaha.

"Untuk mewujudkan itu, setiap unsur baik pemerintah, serikat pekerja/buruh, dan pengusaha harus mempunyai posisi yang jelas terkait future of work dan decent work," kata Khairul. 

Pada pertemuan ILC ke-108 ini, Khairul berharap seluruh Delegasi Republik Indonesia dapat menjaga nama baik Indonesia pada persidangan nanti. Delegasi Indonesia juga harus berkomitmen melaksanakan tugas secara optimal dengan mengikuti persidangan secara seksama dan dapat memberikan usulan dan masukan yang konstruktif untuk kepentingan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia khususnya dan internasional pada umumnya.

"Kami berharap seluruh Delegasi Republik Indonesia dari masing-masing unsur dapat menjaga nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan dapat memperluas jejaring kerjasama dengan mitra asing di Jenewa, Swiss," kata Khairul. 

Rapat tripartit ini dihadiri oleh Dirjen Pembinaan Pengawasan dan K3 Kemnaker Sugeng Priyanto, Ketua Delegasi Unsur Pekerja Syaiful Bahri Anshori dan perwakilan unsur serikat pekerja/buruh, Ketua Delegasi Unsur Pengusaha/APINDO Aloysius Budi Santoso dan perwakilan unsur pengusaha, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Sekretariat Kabinet, dan Bareskrim POLRI.