Komisi IV Minta KKP Evaluasi Kebijakan Untuk Tingkatkan Produktifitas Perikanan

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Komisi IV DPR RI melakukan Rapat Koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memaparkan visi dan misi program Menteri KKP Eddy Prabowo dalam 5 tahun ke depan. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mendorong Kementerian KKP untuk meningkatkan produktifitas kegiatan dan hasil tangkap perikanan dengan mengevaluasi sejumlah kebijakan.

Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) asal Kalimantan Barat itu memaparkan, sejumlah peraturan Menteri KKP dinilai menghambat produktifitas tangkapan ikan oleh nelayan. Peraturan KKP yang perlu dievaluasi hingga dicabut yaitu pembatasan ukuran kapal, pembatasan penggunaan alat tangkap ikan, dan lainnya.

Daniel menyebut, peraturan-peraturan tersebut banyak merugikan nelayan hingga menurunkan produktifitas hasil tangkap ikan. Karena itu, sambungnya, kebijakan tersebut perlu dievaluasi serta rekonsiliasi data.

"Gimana produksi bisa meningkat kalau sekian pabrik tutup bangkrut, bagaimana meningkat kalau jumlah kapal merosot drastis, bagaimana bisa meningkat kalau kapal dibatasi 150 gross ton itu tidak bisa melaut ke laut dalam, nanti kita dorong rekonsiliasi data yang benar," terang Daniel dikompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 November 2019.

Ketua DPP PKB itu menyatakan sedikitnya ada 7 peraturan Menteri KKP yang perlu dievaluasi oleh Menteri KKP Eddy Prabowo. Menurutnya KKP sebagai pihak yang berwenang dalam perikanan seharusnya membuat pengaturan dalam perikanan dan kelautan, bukan membuat pelarangan yang merugikan nelayan.

"Yang sempat saya catat minimal ada 7, 7 peraturan, semua isinya pelarangan, yang dibutuhkan pengaturan, bukan pelarangan, kalau yang diatur pelarangan maka dunia perikanan akan collapse," tandasnya.