Ketua PBNU Tegaskan Indonesia Sudah Sesuai Syariat Islam

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Nahdlatul Ulama (NU) sebagai sebuah organisasi masyarakat Islam memiliki dua mandat, yakni mandat keagamaan dan kebangsaan. Sejak Muktamar Ke-11 pada tahun 1936 di Banjarmasin, NU sudah memutuskan bahwa Indonesia yang saat itu masih Hindia Belanda sebagai negara Islam dengan makna negara damai.

“Indonesia sekali lagi adalah kawasan damai, negara yang sesuai dengan ajaran Islam,” kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Robikin Emhas saat memberikan sambutan pada Peringatan Harlah Ke-66 Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Minggu, 23 Februari 2020.

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Masih Timpang, PBNU Kritik Pemerintah

Karenanya, ia menekankan bahwa tidak boleh seorang pun untuk meludahi air sumur yang diminumnya sendiri. “Seluruh pihak harus menghormatinya,” ujar Gus Robikin, panggilan akrabnya.

Artinya, tegasnya, Indonesia bukanlah negara kafir. Negeri yang berjuluk Zamrud Khatulistiwa ini juga bukan darul harb atau kawasan perang. Sebab, di negeri ini masyarakat Muslim tetap diperbolehkan menjalankan ajaran-ajaran Islam.

“Praktik peribadatan masih diperbolehkan,” kata Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia ini.

Oleh karena itu, Robikin dengan tegas mengingatkan kepada seluruh kader IPNU untuk mewartakan keputusan Muktamar Ke-11 ini kepada segenap pelajar Indonesia. “Ini pesan NU untuk adik-adik pelajar harap terus disuarakan agar pelajar kita tidak hanyut oleh hasutan lain,” katanya.

Baca Juga: IPNU Siap Gulirkan Program Belajar Cepat Baca Kitab Kuning

Menurutnya, ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) yang harus diamalkan dan disyiarkan oleh NU juga menjadikan perbedaan sebagai sebuah sarana persatuan. “Menjadikan perbedaan sebagai sarana mempersatukan cita bersama,” ucapnya.

Diketahui, kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Mardiyono, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali, Wakil Menteri Agama H Zainut Tauhid Saadi, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) H Asrul Sani, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Muhaimin Iskandar.