Fraksi PKB Minta Pemkab Sumenep Berdayakan Potensi Desa Produksi Masker

SUMENEP, RADARBANGSA.COM- Di Jawa Timur ada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, 32 telah telah ditetapkan menjadi zona merah penyebaran virus corona (Covid-19). Sementara empat daerah masih berstatus zona kuning. Dan dua lainnya bahkan masih merupakan zona hijau.

Dua Kabupaten yang masih berstatus zona hijau yakni Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Sampang. Karena dua daerah ini tak ada pasien positif atau pasien dalam pengawasan (PDP).

Bupati Sumenep DR. KH. A. Busyro Karim M.Si. mengatakan bahwa pihaknya dan seluruh jajaran di Kota Sumekar ini akan terus berupaya dan mengoptimalkan pencegahan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Salah satu upayanya adalah terus melakukan sosialisasi penjegahan Covid-19, bagaimana agar masyarakat juga ikut andil menjaga Sumenep agar tetap berada di zona hijau, memakai masker jika keluar rumah, jaga jarak, cuci tangan dan tetap di rumah kecuali ada kebutuhan mendesak.

Sementara Irwan Hayat, sekretaris Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sumenep melihat masyarakat mulai kesulitan mencari masker. Untuk itu, ia meminta meminta eksekutif mengeluarkan instruksi kepada masing-masing desa untuk memproduksi masker secara mandiri.

Dalam pandangan anggota komisi I DPRD Sumenep ini, ada potensi di desa untuk mengantisipasi kelangkaan masker.

“Salah satu faktornya karena tidak ada anjuran atau instruksi yang sifatnya formal dari pemerintah daerah,” kata politisi muda PKB ini, Senin, 13 April 2020.

kata Irwan, jika ada kebijakan seperti itu maka ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan. Pertama tentu masyarakat tak akan kesulitan lagi mendapatkan masker. Apalagi, misalnya, masker hasil produksi pemerintah desa itu dibagikan secara gratis kepada warganya.

Kemudian keuntungan lainnya ialah desa bisa memberikan peluang pekerjaan kepada warganya yang memiliki kemampuan di bidangnya.

“Kan, lumayan misalnya ada pelaku usaha konveksi yang macet karena terimbas pandemi ini bisa dapat garapan,” ujarnya.

Mengenai anggaran, menurutnya tidak perlu terlalu dijadikan persoalan. Sebab dia memprediksi, anggaran yang dibutuhkan tidak akan terlalu banyak, dan itu bisa dialokasikan dari Dana Desa (DD).

Apalagi, tambah Sekretaris Fraksi PKB DPRD Sumenep ini, Kemendes PDTT telah meminta pemerintah desa membuat program untuk pencegahan pandemi Covid-19. “Selama ada kemauan, pasti ada jalan,” tegasnya.

Kemudian upaya lain yang bisa dilakukan Pemkab Sumenep untuk mencegah penyebaran Covid-19 ialah memastikan setiap ada warga dari luar daerah yang masuk ke kabupaten berjuluk Kota Keris, tidak sedang terjangkit Covid-19, dengan cara dilakukan pengecekan dan karantina.

“Langkah Pemkab memperketat pemeriksaan kesehatan di tiap-tiap perbatasan sudah bagus, dan akan lebih bagus lagi jika Pemkab juga bisa memastikan bahwa, setiap warga yang baru dari luar daerah melakukan isolasi mandiri,” pungkasnya.