Jelang Tatanan Baru, Pemerintah Diminta Perhatikan Pesantren

KUDUS, RADARBANGSA.COM - Pemerintah merencanakann penerapan New Normal atau tatanan baru di tengah Pandemi Covid-19. Wacana ini mendapat komentar beragam dari masyarakat.

Seperti halnya, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah, Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, KH Ahmad Badawi Basyir yang mengatakan bahwa masih banyak diantara Ponpes yang belum siap, baik dari segi sarana maupun prasarana jelang dimulainya tahun ajaran baru bagi santri di tengah pendemi Covid-19.

“Sistem pendidikan Pondok Pesantren beda dengan sistem pendidikan lainya, di Pondok santri harus ketemu dengan kyainya, tidak bisa jarak jauh,” kata KH Ahmad Badawi Basyir, Jumat 29 Mei 2020 lalu.

Di sinilah perlu kehadiran Pemerintah, bagaimana menjamin para Santri yang akan memasuki Pondok Pesantren sudah terbebas dari Virus Corona. Pemerintah harus benar-benar menyiapkan aturan kongkret sehingga pesantren bisa kembali dibuka.

“Seperti tes massal covid-19. dengan Rapid Test atau swab, bisa memastikan kesehatan para santri yang kembali ke Pondok,”

Di samping itu, banyak sarana di pesantren yang kondisinya seadanya, di sini Pemerintah bisa melakukan edukasi sehingga berbagai sarana Pesantren mulai dari kamar mandi, tempat wudhu, kamar santri, hingga Masjid bisa memenuhi protocol Kesehatan Covid-19.

“Sudah sewajarnya kalau Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus demi menunjang pembukaan kembali Pesantren-pesantren,” tambahnya.

Senada dengan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah KH Ahmad Badawi Basyir, Sekretaris DPC PKB Kudus Mukhasiron meminta Pemerintah Kabupaten Kudus mengalokasikan anggaran untuk kesiapan Pondok Pesantren menjelang diberlakukannya New Normal.

“Dengan alokasi anggaran yang besar untuk penanganan Covid-19, sudah sewajarnya Pemkab Kudus menjamin kelangsungan Pendidikan Pondok Pesantren sesuai Protokol Kesehatan,” Ungkapnya.

Apalagi Kudus terkenal sebagai Kota Santri, kehidupan Pondok Pesantren di Kabupaten Kudus menjadi barometer bagi Pondok Pesantren yang ada di kabupaten sekitarnya,” ungkap Ketua Komisi D DPRD Kudus ini.