Terapkan New Normal, Pemerintah Harus Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Jubir Pemerintah untuk Covid-19, Achmad Yurianto mengatakan, jika pemerintah daerah menerapkan tatanan baru atau new normal maka harus mempertimbangan aspek kesehatan.

Menurut Yuri, sapaan akrabnya, untuk menetapkan New Normal di suatu daerah angka penurunan kasus positif setidaknya mencapai lebih dari 50 persen dari kasus puncak yang pernah dicapai di daerah tersebut dalam 3 minggu berturut-turut.

Selain itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di kabupaten/kota tersebut. Tak hanya sosialisasi tapi seluruh pihak harus mendapatkan edukasi tentang apa yang harus dilakukan dalam New Normal.

Apabila pelaksanaan New Normal telah dipahami oleh masyarakat perlu dilakukan simulasi. Sebagai contoh, yang disepakati adalah pasar, maka harus dilakukan simulasi bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana.

“Apabila simulasi sudah dipahami dan diyakini sudah dilaksanakan maka New Normal tinggal dilaksanakan. Oleh karena itu kita tidak menganggap bahwa New Normal itu ibarat bendera start untuk sebuah lomba lari semua bergerak bersama-sama, tidak. Tapi sangat tergantung epidemiologi daerah dan ini jadi keputusan kepala daerahnya,”ujarnya.

Yuri menekankan kebijakan New Normal ini tidak dijadikan suatu euphoria baru bahwa kenormalan tersebut seakan-akan membebaskan kembali beraktivitas secara bebas seperti sebelum pandemi Covid-19.