Menteri Unifikasi KorSel Mengundurkan Diri Pasca Peledakan Kantor
JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Menteri Unifikasi Korea Selatan, Kim Yeon Chul menawarkan untuk mengundurkan diri ditengah ketegangan hubungan antara Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) pasca fenomena peledakan kantor penghubung.
"Saya bertanggung jawab penuh atas memburuknya hubungan antar-Korea,” jelas Kim dikutip dari BBC, Rabu 17 Juni 2020.
Sebagaimana diketahui, sehari sebelumnya Korut telah meledakkan kantor penghubung dengan Korea Selatan (Korsel) di dekat perbatasan wilayah negara. Lebih lanjut, Pemerintah Korea Utara juga telah mengirim pasukan tentara ke wilayah di sepanjang perbatasan.
“Saya meminta maaf karena belum dapat memenuhi harapan banyak warga Korea yang menginginkan perdamaian serta kesejahteraan di Semenanjung Korea," lanjutnya lagi
Kementerian Unifikasi di Korea Selatan sebelumnya merupakan sebuah Badan Unifikasi Nasional. Kemudian di bawah pemerintahan Park Chung-Hee, statusnya ditingkatkan menjadi kementerian yang bertujuan untuk mempromosikan penyatuan kembali dua wilayah Korea yang terpisah saat ini.
Mengutip dari BBC, Pyongyang menjelaskan mengapa pihaknya meledakkan kantor di perbatasan. Korut mengaggap bahwa Korsel telah melanggar perjanjian 2018 dan berperilaku seperti "anjing kampung".
Sementara itu, adik perempuan Kim Jong-un yang merupakan pejabat Korut menyebut Presiden Korsel sebagai "penjilat" AS karena tindakan Pembelot di Korsel yang terus - terusan mengirim selebaran di perbatasan yang mengecam pelanggaran ‘hak asasi manusia’ Pyongyang.
Atas semua sikap Korut tersebut, Pemerintah Korsel pun mengecam tindakan tersebut sebagai tindakan yang tidak masuk akal dan tindakan merusak.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
-
BNPB Paparkan Langkah Pasca Banjir Lahar Dingin di Sumatera Barat
-
Thailand Open 2024: Kalahkan Wakil Korea Selatan, Rehan/Lisa ke 16 Besar
-
Luncurkan Platform LSM, Gus Halim: Metode Komplit Tingkatkan SDM Desa
-
Jusuf Kalla Pastikan PMI Bantu Evakuasi-Rehabilitasi Lokasi Bencana di Sumatera Barat
-
DPR: RAPBN 2025 Harus Berbasis RPJMN Presiden Baru yang Dilantik