Empat Tantangan Program Pelatihan di Tengah Pandemi Covid-19

M. Isa | Selasa, 04/08/2020 14:30 WIB

Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Utama, Kemnaker, Hery Sudarmanto (foto: kemnaker)

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Berbagai terobosan terus dilakukan Balai Besar Peningkatan Latihan Kerja (BBPLK) di bawah Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah menggelar pelatihan secara daring (online) di masa pandemi Covid-19.

Pelatihan-pelatihan yang biasanya dilakukan BBPLK secara tatap muka, tidak dapat lagi dilakukan karena ada pembatasan untuk berkumpul. Model E- Learning pun menjadi pilihan utama diadaptasi ke dalam dunia pelatihan menjadi pelatihan daring (online), agar pelatihan tetap dapat berjalan.

"Setelah WHO secara resmi menyatakan virus Covid-19 adalah sebuah pandemi global pada Maret lalu, metodologi pelatihan berubah secara luar biasa," ujar Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Utama, Kemnaker, Hery Sudarmanto, melalui Siaran Pers Kemnaker di Jakarta, Senin 3 Agustus 2020.

Hery Sudarmanto menyebut ada empat tantangan dalam pelaksanaan pelatihan daring di masa pandemi Covid-19. Pertama, peserta pelatihan yang pasif. Peserta pasif akan menyulitkan instruktur/trainer untuk mengetahui apakah peserta mengerti atau tidak terhadap materi yang diberikan. "Solusinya, trainer/instruktur harus dapat membaca situasi dan banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang interaktif," kata Hery.

Kedua, trainer harus terus terhubung dengan peserta. Sebab saat instruktur/trainer memberikan pelatihan daring, sering kali peserta mengalami “gangguan” dari lingkungan di sekitarnya. Untuk itu, para peserta harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, termasuk mencari tempat yang tidak banyak “gangguan”.

Tantangan ketiga, melakukan kolaborasi antar peserta. Biasanya, apabila pelatihan dilakukan secara tatap muka, trainer/instruktur dapat membagi kelompok peserta menjadi beberapa kelompok untuk diberikan tugas kelompok. Kecepatan internet yang sering naik turun atau “blank spot” di beberapa daerah menyebabkan hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelatihan daring.

"Beda dengan pelatihan daring, biasanya sulit untuk membagi peserta menjadi kelompok-kelompok kecil sehingga keterikatan antar peserta menjadi sangat rendah," katanya.

Tantangan keempat yakni infrastruktur jaringan internet. Sebagai negara berkembang, infrastruktur untuk jaringan internet di Indonesia masih menjadi tantangan karena belum semua daerah di Indonesia telah ter-cover jaringan internet yang memadai.

"Harga kuota internet di Indonesia pun masih dianggap terlalu mahal dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah apabila ingin memajukan pelatihan daring di Indonesia," katanya.

Tags : Kemnaker , Menteri Ida Fauziyah

Berita Terkait

Menaker Ida Fauziyah Apresiasi Penyedia Layanan Aplikasi Berikan Insentif bagi Mitra Kerja

Langkah Kemnaker Optimalkan Pembayaran THR bagi Pekerja

Anwar Sanusi: Pemerintah Komitmen Hadirkan Pelatihan Vokasi Berkualitas

Pemerintah Dukung Pelaksanaan NLE bagi Pekerja TKBM Pelabuhan

Pemerintah Tingkatkan Pelayanan K3 di Industri