Alasan Pemerintah Tunjuk KSAD di Komite Pelaksana Penanganan Covid

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan alasan dan pertimbangan pemerintah menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Menurut Mahfud, tak cukup hanya melibatkan birokrat dalam menangani pandemi Covid-19. Sehingga, dibutuhkan kekuatan dari aparat negara untuk membantu teknis pelaksanannya.

"Oleh sebab itu, pelibatan KSAD itu agar lebih teknis juga, lebih teknis mengatur. Karena selama ini juga penanganan COVID-19 tidak cukup hanya dilaksanakan oleh Komite, tidak cukup dilaksanakan oleh gugus tugas," kata Mahfud dikutip Antara, Minggu, 9 Agustus 2020.

Apalagi kata dia, selama ini TNI-Polri juga terus dilibatkan dalam penanganan Covid-19 misalnya, dalam pembagian bantuan sosial. Menurutnya, untuk urusan ini sangat perlu hadir peran serta aparat negara dalam pelaksanaannya.

"Itu sulit kalau hanya dilakukan oleh birokrasi yang ada. Misalnya ada kisruh tentang daftar, ada yang tidak sampai, ada yang nyeleweng ke sana kemari itu. Nah TNI dan Polri diikutkan agar cepat penanganannya," ujarnya.

Utamanya, jika tidak ada yang mengamankan pelanggaran di jalan, adanya kerumunan, menjaga rumah ibadah dan pasar agar terhindar dari kerumunan dan sebagainya.

"Di situlah kita lalu menarik tenaga Polri dan TNI. Apalagi TNI dan Polri itu punya armada yang cepat, kalau perlu apa biasanya mereka langsung sistem organisasinya sudah begitu kuat," ucapnya.

"Kalau panglimanya sudah bilang ini, itu langsung cepat. Termasuk misalnya menjemput WNI di luar negeri kan TNI semua, pesawatnya kemudian mengambil obat, juga pakai kapalnya TNI AL," kata Mahfud.

Dia pun menuturkan, pelibatan KSAD dalam penanganan COVID-19 bertujuan membantu sejumlah hal teknis. Mahfud menilai, hal-hal teknis akan sulit jika hanya dilakukan oleh birokrasi yang ada.