Tak Hanya Stagnan, Demokrasi Indonesia Alami Kemunduran

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Direktur Center for Media and Democracy Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto, menyatakan, Indonesia kini mengalami kemunduran demokrasi. Dia membagi aspek kemunduran itu dalam empat item, yaitu aspek struktural, institusional, kultural dan agensi.

"Agensi ini adalah faktor kepemimpinan. Political will presiden jadi penting untuk menahan laju kemunduran demokrasi," kata Wijayanto, di Jakarta, Minggu, 23 Agustus 2020.

Dalam kegiatan sekolah demokrasi yang digelar LP3ES, juga sekaligus mengukur sejauh mana kualitas demokrasi di Indonesia dalam perjalanannya mengisi kemerdekaan dalam sebuah riset dan survei. Riset itu sendiri dilakukan terhadap seluruh peserta sekolah demokrasi yang diikuti oleh peserta yang memiliki berbagai latarbelakang maupun profesi.

Hasil riset menunjukkan, demokrasi Indonesia tengah mengalami tidak hanya stagnasi namun juga kemunduran bahkan putar balik ke arah otoritarianisme. Kondisi ini perlu disikapi dengan bijak oleh semua elemen.

Dari hasil temuan penelitian menunjukkan, sebagian besar responden melihat bahwa demokrasi di Indonesia berada dalam situasi yang suram berupa kemunduran (44,7%), stagnasi/ kemandegan (23,7%) bahkan tak sedikit yang menilai kita telah berada dalam otoriterisme (28,9% ). Hanya 2,7% responden yang menilai demokrasi kita mengalami kemajuan.

Secara keseluruhan ada 25 permasalahan yang menandai kemunduran demokrasi di Indonesia. Antara lain politik uang dalam pemilu (100%), macetnya kaderisasi partai politik (94,7%), populisme dan politik identitas (86,8%), hilangnya oposisi (92.1%), korupsi politik (100%), kabar bohong dan ujaran kebencian (97,4%).

Kemudian rendahnya literasi politik (92,1%), rendahnya literasi media (92,1%), lemahnya masyarakat sipil (89,5%), rendahnya kualitas pemilu (100%), media masa yang partisan (89,5%), rendahnya efektivitas pemerintahan (94,7%), rendahnya partisipasi politik (100%), ancaman kebebasan berpendapat (94,7%), ancaman kebebasan berserikat (94,7%).

Selanjutnya imunitas terhadap pelanggar HAM (86,8%), kesenjangan ekonomi (94,7%), diskriminasi terhadap minoritas (97,4%), toleransi atau anjuran terhadap kekerasan (94,6%), teror siber terhadap kelompok kritis (92,1%), kriminalisasi kelompok kritis (92,1%). Sedangkan sebanyak 10 masalah yang lainnya muncul dalam diskusi terfokus di politik dinasti, oligarki politik, oligarki media dan netralitas ASN.