Paripurna DPR RI, Fraksi PKB Soroti Perlambatan Pertumbuhan Komponen Ekspor Tahun 2022

| Jum'at, 25/08/2023 17:21 WIB
Paripurna DPR RI, Fraksi PKB Soroti Perlambatan Pertumbuhan Komponen Ekspor Tahun 2022 Anggota DPR RI Fraksi PKB, Ela Siti Nuryamah menyerahkan dokumen kepada pimpinan Sidang Paripurna DPR RI setelah menyampaikan pandangan Fraksi, Kamis (24/8). (Foto: DPR RI)

RADARBANGSA.COM - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI menyoroti beberapa hal terkait ekonomi dalam rapat paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun 2023-2024. Hal tersebut disampaikan dalam penyampaian pandangan fraksi pada Kamis, 24 Agustus 2023.

Anggota DPR RI Fraksi PKB, Ela Siti Nuryamah menyampaikan pandangan fraksi salah satunya terkait pelambatan pertumbuhan komponen ekspor Indonesia dibandingkan tahun 2022 lalu. Ia menyebut, walaupun masih tumbuh positif produk-produk ekspor Indonesia perlu dilakukan diversifikasi agar dapat menstabilkan ekspor dan menambah daya saing perekonomian.

"FPKB juga meminta agar pemerintah tetap memprioritaskan sektor pertanian untuk ditingkatkan nilai tambahnya, karena di sektor tersebut yang memiliki tenaga kerja yang paling besar, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih inklusif," kata Ela.

Lebih lanjut disampaikannya, Realisasi Inflasi tahun 2022 melebihi asumsi yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 5.3 persen. Capaian tersebut menurutnya di atas target asumsi APBN 2022 yang sebesar 3,0 persen. 

Kenaikan Inflasi paling tinggi ada pada komponen harga diatur Pemerintah dengan adanya penyesuaian harga BRM pada September 2022. Kebijakan ini menyebabkan penurunan kesejahteraan yang sudah membaik pada awal tahun.

"FPKB menilai bahwa pemerintah melakukan perubahan harga BBM terlalu signifikan sehingga menimbulkan gejolak dan tekanan pada kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk pekerja informal," paparnya.

Adapun terkait tingkat suku bunga SBN 10 Tahun, realisasi pada tahun 2022 adalah sebesar 7,02 persen dari yang ditargetkan sebesar 6,82 persen. Angka ini menurut FPKB meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang sebesar 6,38 persen. Lebih lanjut FPKB menilai Suku bunga yang tinggi itu berdampak pada beban APBN di masa depan yang bertambah besar seiring meningkatnya kewajiban pembayaran bunga utang.

"FPKB meminta pemerintah agar terus melakukan reformasi struktural perekonomian Indonesia agar memiliki fundamental yang semakin kuat, efisien, dan berdaya saing, sehingga Suku ‘bunga SBN ini dapat menurun," tegas Ela.

Tags : DPR RI , Sidang Paripurna , Fraksi PKB , Ekonomi