AS Batasi Visa Pelajar, Komisi X: Sinyal Tak Boleh Bergantung ke Sistem Pendidikan Luar

RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad menyoroti pembatasan visa pelajar internasional di Amerika Serikat, yang berdampak pada pelajar Indonesia dan negara berkembang lainnya. Situasi ini dinilai sebagai momentum strategis bagi Indonesia untuk memperkuat sistem dan kualitas pendidikan nasional secara menyeluruh.

Langkah pemerintah Amerika Serikat yang memperketat persyaratan visa pelajar, mengurangi pendanaan hibah internasional, serta adanya ketidakpastian geopolitik yang memengaruhi program-program beasiswa seperti Fulbright dan LPDP-AS, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan calon mahasiswa dan pemangku kepentingan pendidikan global.

“Ini menjadi sinyal kuat bahwa kita tidak bisa terus bergantung pada sistem luar negeri untuk mencetak sumber daya manusia unggul. Justru saatnya Indonesia memperkuat institusi pendidikan tinggi, meningkatkan daya saing kurikulum, dan memperluas akses beasiswa dalam negeri yang setara dengan kualitas global,” ujar Habib di Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu secara khusus mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) segera mengantisipasi kebijakan AS tersebut. Terutama bagi mahasiswa yang sedang kuliah di AS.

"Adik-adik kita yang sedang kuliah di AS kan banyak, mereka tentu perlu kepastian bagaimana masa depan kuliah mereka. Saya minta pak Menteri Risteksaintek (Brian Yuliarto) segera mengantisipasinya, jangan sampai adik-adik kita tak jelas posisinya, pendidikannya di AS," katanya.

Di sisi lain, Habib menyebut ada tren penurunan partisipasi pelajar Indonesia di sejumlah universitas top dunia, seiring dengan pembatasan beasiswa luar negeri. Kondisi ini dapat berdampak pada ekosistem talenta nasional jika tidak diantisipasi dengan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berpandangan jauh ke depan.

“Jadi saya kira Indonesia perlu membangun ekosistem riset dan inovasi dalam negeri yang kompetitif. Reformasi sistem beasiswa nasional, insentif bagi dosen dan peneliti muda, serta kemitraan internasional berbasis kolaborasi, bukan ketergantungan, harus menjadi arah baru,” tuturnya.

Ia juga menyerukan sinergi lintas kementerian, perguruan tinggi, dan sektor swasta untuk menjadikan isu ini sebagai momentum pembenahan menyeluruh. "Ya termasuk juga evaluasi program beasiswa LPDP agar lebih responsif terhadap kebutuhan strategis nasional," pungkasnya.