Ketua DPR RI Minta Komisi VIII Kawal Persoalan Haji Furoda Gagal Berangkat

RADARBANGSA.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR RI melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci karena visanya tidak terbit.

"Kami akan meminta Komisi terkait yakni Komisi VIII DPR untuk mengawal persoalan ini. Kami akan memastikan semua pihak mendapat perlindungan, baik dari jemaah dan pengusaha travel yang dirugikan," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 4 Juni 2025. 

Puan mengatakan penerbitan visa memang menjadi hak prerogatif Arab Saudi, meski demikian Puan menyatakan DPR RI akan terus mengawal persoalan tersebut dan berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji semakin berkualitas, akuntabel, dan berpihak pada jemaah.

"Soal haji furoda memang sudah merupakan hak prerogatif dari kerajaan Arab Saudi," ujarnya.

DPR RI pada penyelenggaraan ibadah haji 2025 juga telah mengirimkan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR guna memastikan pelayanan bagi jemaah Indonesia berjalan dengan baik.

“Berbagai evaluasi juga telah diberikan Timwas Haji DPR sebagai antisipasi hambatan selama proses pelaksanaan ibadah haji. DPR berkomitmen memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan sebaik-baiknya,” tukasnya. 

Di sisi lain, Puan memandang penerapan sistem multi syarikah adalah tantangan sekaligus peluang untuk memperbaiki kualitas layanan ibadah haji.

“Segala bentuk penyesuaian harus dievaluasi secara mendalam pascapelaksanaan haji tahun ini,” tuturnya.

DPR disebut akan meminta laporan lengkap dari Kementerian Agama dan mitra terkait, termasuk dari unsur PPIH dan petugas lapangan, sebagai dasar dalam menyusun kebijakan haji ke depan.