2.500 Perempuan Ikut Pelatihan Paralegal, Muslimat NU Raih Rekor MURI

RADARBANGSA.COM - Setelah menyelesaikan ibadah haji, Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Dewan Pembina PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, langsung menghadiri Kick Off Pelatihan Paralegal Muslimat NU di Jakarta, Sabtu (14/6/2025). 

Acara tersebut diselenggarakan oleh PP Muslimat NU bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pelatihan ini berhasil memecahkan rekor MURI sebagai pelatihan paralegal dengan peserta perempuan terbanyak, yakni 2.500 orang. Khofifah menerima langsung piagam dan sertifikat penghargaan MURI sebagai bentuk pengakuan atas pencapaian tersebut.

Khofifah menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Ketua Umum PBNU dalam Rakernas Muslimat NU di Kalimantan Timur. Ia menegaskan pentingnya pelatihan ini dalam mendukung pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat desa.

“Pelatihan ini membekali para kader Muslimat NU dengan pemahaman hukum dasar, mediasi, dan advokasi sosial. Tujuannya agar masyarakat desa memiliki akses hukum yang adil, terutama untuk kasus perempuan dan anak,” jelasnya.

Target pelatihan adalah pembentukan 1.794 Posbakum dari 7.000 yang dicanangkan pemerintah. Khofifah berharap, pada September mendatang, peserta pelatihan dapat memperoleh sertifikasi paralegal usai praktik magang dan pendampingan kasus nyata.

Menteri PPPA RI, Arifah Choiri Fauzi, menyebut pelatihan ini adalah bentuk penguatan kapasitas organisasi perempuan dalam memperjuangkan keadilan dan perlindungan hukum bagi kelompok rentan.

“Saya percaya pelatihan ini akan menjadi kekuatan penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas, mengapresiasi kontribusi Muslimat NU dalam membantu tugas negara menyebarluaskan pemahaman hukum hingga pelosok desa.

“NU dan Muslimat NU memiliki SDM yang mumpuni untuk menyelesaikan persoalan sosial dengan pendekatan bijaksana, terutama pada kasus yang tak bisa diselesaikan secara formal, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan inses,” ungkapnya.

Ketua PBNU, Prof. Rumadi Ahmad, menambahkan bahwa pelatihan ini merupakan bentuk konkret pengabdian Muslimat NU dalam menjamin keadilan dan akses hukum yang inklusif.

Turut hadir dalam acara tersebut Menkumham RI, Menteri PPPA RI, Wakil Menteri Desa Riza Patria, serta jajaran pengurus PBNU.