Manifest KMP Tunu Pratama Jaya Diduga Tak Valid, Pengawasan Kemenhub Dipertanyakan

RADARBANGSA.COM - Berbagai kejanggalan dalam kasus tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya terus terungkap ke publik. Terbaru ada dugaan jika manifest penumpang KMP Tunu Pratama Jaya tidak valid. 

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, menyatakan bahwa tidak validnya data penumpang pada manifest menunjukkan masih adanya celah dalam pengawasan transportasi laut. Padahal, manifest adalah dokumen yang sangat penting untuk memberikan informasi lengkap mengenai jumlah penumpang, kru, dan barang yang diangkut.

"Adanya (dugaan) data tak valid ini menunjukkan bahwa pengelolaan transportasi laut masih longgar dalam mematuhi ketetapan yang telah diatur. Pencatatan ini sangat penting terkait keselamatan dan keamanan saat menggunakan transportasi, termasuk transportasi laut. Kemenhub harus meningkatkan pengawasan terkait kepatuhan terhadap jumlah manifest transportasi laut," ujar Sudjatmiko dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/7/2025).

Hingga hari ketujuh setelah tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya, delapan orang ditemukan meninggal dunia. Proses pencarian puluhan orang masih terus dilakukan hingga kini. Namun demikian, manifest kapal tersebut diduga tidak valid setelah sejumlah keluarga mendatangi posko pengaduan orang hilang KMP Tunu Pratama Jaya di RSU Negara, Kabupaten Jembrana, Bali.

Mereka mengaku anggota keluarganya menaiki KMP Tunu Pratama namun tidak menemukan data keluarganya dalam daftar pencarian orang. Berdasarkan informasi sebelumnya, KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam dilaporkan membawa 53 penumpang, 12 ABK, dan 22 kendaraan.

Miko-panggilan akrab Sudjatmiko-mengatakan pendataan dan pemeriksaan secara ketat kepada pengguna transportasi, termasuk transportasi laut, harus dilakukan mulai dari pemesanan tiket hingga proses keberangkatan.

"Jika membeli tiket untuk tiga orang, maka identitas ketiga orang itu harus tercatat dan hanya mereka yang diizinkan untuk masuk ke kapal. Jangan hanya membeli tiket untuk tiga orang namun hanya melakukan pencatatan identitas satu orang saja. Semua tiket harus sesuai dengan data penumpang," tambahnya.

Dia mencontohkan bagaimana transportasi udara, seperti pesawat komersial, menerapkan ketentuan manifest yang sesuai dengan data yang tertera. "Saat menggunakan pesawat komersial, penumpang yang diizinkan adalah mereka yang memiliki tiket sesuai dengan nama yang tertera di tiket dan sesuai dengan identitas pribadi. Seharusnya hal yang sama diterapkan pada kapal penumpang. Keselamatan bertransportasi harus diterapkan dengan standar yang sama, baik untuk transportasi laut maupun udara," katanya.

Selain itu, Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Kota Bekasi ini juga meminta agar pengawasan terhadap kapal-kapal yang sudah memasuki galangan kapal atau docking diperketat. Docking kapal merupakan proses pemeliharaan kapal seperti memeriksa, memperbaiki kerusakan, dan pengecetan badan kapal, yang harus dilakukan secara rutin sebagai bagian dari standar perkapalan.

“Seringkali terjadi antrian di dok atau bahkan penundaan yang mengakibatkan kapal tetap beroperasi meskipun seharusnya menjalani pemeliharaan,” tambahnya. 

Miko berharap insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya dapat menjadi momentum bagi Kemenhub untuk melakukan pembenahan tata kelola transportasi laut secara menyeluruh. "Kecelakaan kapal ini bukan yang pertama kali terjadi, namun kami harapkan ini menjadi yang terakhir. Pembenahan tata kelola transportasi laut harus segera dilakukan agar kecelakaan serupa tidak terjadi lagi dan masyarakat merasa aman dan nyaman menggunakan transportasi laut," pungkasnya.