FSMI Surabaya Urungkan Aksi, Pilih Jalur Audiensi

RADARBANGSA.COM - Rencana aksi unjuk rasa selama lima hari yang sebelumnya digaungkan Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI) sebagai bentuk protes terhadap penertiban juru parkir liar di Kota Surabaya dipastikan batal dilaksanakan. 

Keputusan tersebut diambil setelah FSMI melakukan audiensi langsung dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Jumat malam (13/6/2025) di rumah dinas wali kota.

Dalam audiensi tersebut, FSMI menyampaikan keberatan atas sejumlah konten dan narasi yang berkembang di media sosial selama proses penertiban parkir liar. 

Mereka menilai beberapa konten tersebut berpotensi menyinggung identitas etnis Madura dan dapat memicu konflik sosial.

“Kami menegaskan bahwa tidak semua orang Madura bertindak seperti yang diberitakan. Harapan kami, ke depan tidak ada lagi konten yang menyudutkan atau menstigmatisasi suku tertentu,” ujar Koordinator FSMI Baihaki dalam keterangannya dikutip Senin (16/6/2025).

Meski menyampaikan keberatan, FSMI dalam forum tersebut juga menyatakan dukungan terhadap program penataan kota yang dilakukan Pemkot Surabaya, selama dijalankan secara adil dan tidak diskriminatif.

"Semua program Pemerintah Kota Surabaya yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tentu kami dukung, sebagai bentuk penghormatan kepada pemerintah daerah,” tambah Baihaki.

Wali Kota Eri Cahyadi membenarkan telah menerima perwakilan FSMI dan menjelaskan duduk perkara penertiban juru parkir. Ia menyampaikan bahwa tindakan pemerintah dilakukan untuk memastikan ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

“Teman-teman FSMI sudah datang dan kami sampaikan langsung apa yang menjadi dasar penertiban. Alhamdulillah sudah saling memahami, dan insyaallah tidak ada aksi,” terang Eri di Balai Kota, Sabtu (14/6/2025).

Ia juga menegaskan kembali aturan bagi petugas parkir agar tidak menarik uang di luar ketentuan dan senantiasa memberikan karcis resmi kepada masyarakat. “Kalau ingin menjaga Surabaya, ya jangan menarik uang tanpa karcis, dan jangan lebih dari tarif resmi,” tegas Eri.

Sebelumnya, FSMI sempat merilis video berisi ancaman untuk melumpuhkan Kota Surabaya selama lima hari, terhitung 16–20 Juni 2025. 

Dalam video tersebut, FSMI mengeluarkan lima tuntutan utama, antara lain meminta Wali Kota menghentikan tindakan yang dinilai melukai masyarakat Madura, menghentikan kegaduhan di kota, serta memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan pendidikan.

Dengan tercapainya komunikasi langsung melalui audiensi, FSMI secara resmi menyatakan membatalkan rencana aksi dan berharap terjalin komunikasi yang lebih baik antara masyarakat dan Pemkot Surabaya ke depan.