Pemprov NTB Raih WTP Ke-14, BPK Apresiasi Gubernur Iqbal Benahi Tata Kelola Keuangan

RADARBANGSA.COM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini menandai 14 kali berturut-turut NTB meraih WTP sejak 2011.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Kamis (19/6/2025), oleh Ketua Komite I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana kepada Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda. Penyerahan turut disaksikan oleh Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri dan unsur Forkopimda NTB.

Nyoman Adhi memberikan apresiasi atas keseriusan Pemprov NTB dalam membenahi tata kelola keuangan secara terstruktur. Ia menilai langkah Gubernur Iqbal dalam membangun fondasi pengelolaan keuangan, aset, organisasi, dan SDM telah membawa hasil yang signifikan.

“Kami mengapresiasi pilihan gubernur untuk tidak tergesa-gesa berlari tapi fokus membangun fondasi terlebih dahulu, khususnya pembenahan tata kelola keuangan, aset, organisasi dan sumber daya manusia,” ujar Nyoman.

Ia juga mengingatkan bahwa mengejar hasil tanpa dasar yang kokoh bisa mengakibatkan kegagalan di tengah jalan. “Berlari tanpa fondasi yang kuat berisiko rontok di tengah jalan dan hasilnya tidak berkelanjutan,” tambahnya.

Nyoman menegaskan bahwa BPK siap mendukung kepala daerah yang serius melakukan reformasi tata kelola keuangan. “BPK akan mendukung penuh upaya pembenahan serius yang dilakukan oleh para kepala daerah, khususnya di Pemerintah Provinsi NTB,” tegasnya.

Selain LHP, BPK juga menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan sebagai bahan kontrol anggaran dan kinerja pengelolaan keuangan. Ia mengungkapkan bahwa NTB telah melaksanakan 76,70 persen rekomendasi BPK, lebih tinggi dari target nasional 75 persen. “Luar biasa Bapak Gubernur ini atas upaya melaksanakan rekomendasi,” puji Nyoman.

Menanggapi hasil tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas pemeriksaan yang dilakukan secara profesional dan transparan. Ia juga menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi.

“Saya sampaikan bahwa Pemprov NTB menerima hasil pemeriksaan tersebut, dan atas nama Pemprov NTB, kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPK RI atas kinerjanya yang akuntabel,” ujar Iqbal.

Ia menegaskan bahwa perbaikan tata kelola keuangan merupakan langkah penting demi kemakmuran masyarakat NTB. “Setiap rupiah uang daerah yang dikeluarkan, harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semoga ikhtiar kita untuk memperbaiki tata kelola keuangan, mewujudkan NTB yang makmur mendunia,” pungkasnya.