Pemprov NTB Susun Master Plan untuk Dongkrak Nilai Jual Garam

RADARBANGSA.COM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menyusun rencana induk percepatan hilirisasi garam untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual komoditas garam rakyat di daerah tersebut. Langkah ini juga ditujukan untuk mendukung target swasembada garam nasional pada 2027.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, mengatakan salah satu fokus program dalam master plan tersebut adalah modernisasi teknologi di sektor pergaraman. 

“Salah satu roadmap atau master plan itu adalah melakukan hilirisasi garam melalui beberapa program diversifikasi, seperti modernisasi teknologi pergaraman,” ujarnya di Mataram, Selasa (29/7).

Ia mencontohkan, program hilirisasi tersebut dilakukan melalui pabrik garam di Kabupaten Bima yang bertujuan meningkatkan kualitas garam krosok dari kualitas tiga (K3) dan dua (K2) menjadi kualitas satu (K1). 

“Tentu proses ini sudah kita mulai dalam rangka mewujudkan target Bapak Presiden pada 2027 harus swasembada garam,” tambahnya.

Muslim mengungkapkan, pabrik garam senilai Rp11 miliar yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan di Bima telah diserahkan pengelolaannya kepada koperasi. Namun, ia mengakui masih ada kendala operasional, seperti keterbatasan modal, sumber daya manusia, hingga akses pasar. 

“Pengelola ini masih butuh waktu dalam proses belajar mengoperasikan teknologi yang ada,” kata Muslim.

Selain itu, pabrik tersebut belum berproduksi secara kontinu dan hanya memenuhi pesanan tertentu. Pemprov NTB pun telah bersurat kepada koperasi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima untuk menyusun rencana bisnis serta melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna mengevaluasi hambatan produksi.

“Koperasi tetap jalan, tapi perlu ada kemitraan dengan pihak ketiga supaya kesulitan modal, kesulitan pasar, dan keberlanjutan produksi bisa diatasi secara optimal,” ujarnya.

Muslim menambahkan, percepatan hilirisasi garam juga memerlukan dukungan pemerintah pusat, terutama untuk memperbaiki infrastruktur menuju sentra produksi garam. 

“Selama ini harga garam dari tambak ke jalan raya di Bima ongkosnya satu karung Rp20 ribu. Tapi keuntungan petani cuma Rp5 ribu setelah potong biaya operasional. Jalannya tidak representatif sehingga biaya jadi tinggi,” ungkapnya.