Komisi II DPR Desak Pecat dan Hukum Berat Pegawai Dukcapil Terlibat Perdagangan Bayi

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indrajaya menyampaikan sikap tegas terhadap kasus keterlibatan oknum pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam jaringan perdagangan bayi lintas negara. Dia meminta pelaku dipecat dan dihukum berat.

Mohammad Toha Nilai Dukungan Anggaran Memadai Bukti Lembaga Penting dan Manfaat

Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha menilai dukungan anggaran yang memadai pada sebuah lembaga atau instansi bukti keberpihakan negara terhadap fungsi dan manfaat lembaga tersebut.

Politisi PKB Minta Sekretariat Badan Otsus Gerak Cepat Selesaikan Masalah Papua

Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya meminta agar Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) bergerak cepat menyelesaikan masalah Papua. Dia juga meminta pejabat tinggi di Jakarta ada yang berkantor di daerah yang kaya sumber daya alam itu.

Dede Yusuf Minta KPU dan Bawaslu Gencarkan Pendidikan Politik Pemilih Pemula

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf mengungkapkan pentingnya pendidikan Politik yang harus digelar oleh penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Dukung DOB Papua Jadi PSN, Komisi II: Bisa Percepat Pembangunan SDM

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Indrajaya mendukung rencana pemerintah yang akan menetapkan empat daerah otonomi baru (DOB) Papua menjadi proyek strategis nasional (PSN).

Politisi Senayan Ungkap Usulan Perpanjangan Batas Usia Pensiun ASN Hambat Regenerasi Birokrasi

Anggota Komisi II DPR RI Ateng Sutisna mengungkapkan usulan perpanjangan batas usia pensiun aparatur sipil negara (ASN) dari Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) akan berisiko menghambat regenerasi birokrasi.

Dugaan Penyalahgunaan Private Jet Dilaporkan KPK, Komisi II Minta KPU Kooperatif

Komisi II Dukung Kemendagri Cabut Status Ormas yang Terlibat Premanisme

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Indrajaya mendukung langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang akan mencabut status atau legalitas organisasi masyarakat (Ormas) yang terlibat aksi premanisme. Negara tidak boleh kalah dengan preman yang berkedok ormas.

Dukung E-voting Pemilu 2029, Komisi II: Bisa Pangkas Biaya Pemilihan

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Eka Widodo menyambut baik wacana penggunaan e-voting untuk pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah pada Pemilu 2029 mendatang yang disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dalam rapat kerja bersama DPR-RI, Senin (5/5/2025) lalu.

Pengangkatan CASN 2025 Dipercepat, Komisi II: Jangan Ada Lagi Kebijakan Keliru

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Mohammad Toha mendukung pemerintah mempercepat pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2025, baik calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Tidak ada alasan bagi pemerintah menunda pengangkatan mereka.